Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta pihak Bea Cukai. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pun mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk bersih-bersih di dua instansi tersebut.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut OTT yang dilakukan KPK menunjukkan dugaan korupsi di lingkungan Pajak dan Bea Cukai masih marak. Ia menilai praktik serupa berpotensi terjadi di banyak daerah.
“OTT itu kalau dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai, potensi dapat itu ada. Karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (5/2).
Boyamin mengaku pernah melaporkan sejumlah kasus penyelundupan, mulai dari kendaraan hingga barang mewah. Ia menilai kondisi Bea Cukai dan Pajak saat ini belum sepenuhnya dibenahi.
“Itu menunjukkan Bea Cukai dan Pajak sedang tidak baik-baik saja. Pembenahan belum mampu dilakukan, sehingga kenakalan-kenakalan dan penyelundupan masih banyak,” ucapnya.
Menurut Boyamin, rencana Menkeu Purbaya untuk mencopot seluruh pimpinan di dua instansi tersebut kini semakin relevan. Ia mendukung langkah keras terhadap jajaran yang terlibat praktik korupsi.
“Kalau sampai Pak Purbaya mau copot semuanya, itu ada benarnya. Pembenahan saja tidak cukup, harus ada penindakan,” ujarnya.
Ia menilai OTT perlu terus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. “Kalau tak ada penindakan, orang tidak akan takut. OTT yang sering akan memaksa pembenahan,” tambah Boyamin.
Sebelumnya, KPK mengamankan tiga orang dalam OTT di KPP Madya Banjarmasin. Salah satunya adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono. Selain itu, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai di Jakarta yang berkaitan dengan urusan impor.
