Intime – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Presidensi G20 Indonesia mendorong peningkatan infrastruktur digital secara masif di tingkat global untuk memfasilitasi transformasi digital.
“Namun ada beberapa tantangan dalam meningkatkan infrastruktur digital,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani menyebutkan terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan infrastruktur digital seperti terkait skema pembiayaan publik dan swasta yang terpadu serta inovatif.
Kemudian juga memastikan adanya kesiapan lingkungan domestik yang mendukung dan kerangka keuangan yang menarik mampu investasi.
Salah satu upaya untuk mencari jalan keluar terhadap tantangan tersebut adalah dengan diselenggarakannya Pertemuan kelompok kerja infrastruktur G20 yang tergabung dalam Infrastructure Working Group (IWG) ketiga.
Pertemuan IWG yang digelar secara hybrid pada 9-10 Juni 2022 di Nusa Dua, Bali dihadiri langsung oleh beberapa delegasi negara anggota dan organisasi internasional termasuk Sri Mulyani.
Hari pertama pertemuan ini membahas tiga agenda yaitu investasi infrastruktur berkelanjutan, inklusi sosial dan kesenjangan daerah serta infrastruktur transformatif pasca pandemi.
Terdapat beberapa laporan sebagai pendukung penyelesaian deliverables yang telah selesai dan dipaparkan oleh organisasi internasional di antaranya adalah Report on Advancing The Environment and Data for Sustainable Infrastructure Financing oleh OECD.
Selain itu, Report on Infrastructure Transition Pathways oleh GI Hub juga disampaikan untuk mendukung agenda IWG terkait investasi infrastruktur berkelanjutan.
Sementara beberapa tantangan peningkatan transformasi digital yang dibahas adalah mengenai kesenjangan khususnya dari aspek regulasi, peran sektor publik dan swasta serta struktur pembiayaan yang inovatif.
Hari kedua pertemuan IWG membahas tiga agenda lainnya yaitu indikator Quality Infrastructure Investment (QII), infrastruktur digital dan InfraTech serta tata kelola GI Hub.
Khusus untuk indikator QII dan InfraTech diharapkan dapat segera difinalisasi dan mendapatkan endorsement di pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) pada Juli 2022.
