Intime – Partai Demokrat menegaskan penetapan calon anggota kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, merespons isu bergabungnya PDI Perjuangan (PDIP) ke dalam pemerintahan.
“Penetapan kabinet ya itu hak prerogratifnya Presiden, jadi selama bahwa Presiden menetapkan pilihan-pilihan itu ya kita hormati, karena itu hak prioritifnya,” kata dia kepada awak media di Jakarta, Rabu,(6/8).
Herman menambahkan bahwa keputusan Presiden dalam menyusun kabinet tidak semestinya dipertentangkan oleh pihak mana pun.
Menurutnya, semakin banyak elemen bangsa, termasuk partai politik, yang bersatu dan mendukung pemerintahan, maka akan semakin baik untuk akselerasi pembangunan nasional.
“Tentu saya katakan semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur,” jelas dia.
Isu merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo menguat setelah Presiden memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Spekulasi ini memunculkan berbagai reaksi dari sejumlah pihak, termasuk partai politik koalisi.
