Intime – Ketegangan politik mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanas.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Parera, mendesak Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Andreas menyatakan, usulan agar Gibran mundur sebenarnya telah disampaikan oleh banyak pihak, termasuk anggota DPR dan pengamat, namun tidak pernah dihiraukan.
“Iya, itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan). Dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” kata Andreas, Senin (9/11).
Ia menambahkan, jika tidak mundur, opsi pemakzulan oleh DPR berpotensi menjadi tahap selanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, pasang badan.
Ia menilai desakan mundur maupun wacana pemakzulan terlalu terburu-buru dan menyuarakan perlunya ruang klarifikasi bagi Wapres.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran untuk mengklarifikasi secara langsung,” ujar Bestari, Selasa (10/11).
Bestari juga menyentil balik PDIP agar tidak langsung mengambil langkah ekstrem berupa pemakzulan tanpa melalui tahapan konstitusional yang benar serta memberikan kesempatan penjelasan kepada publik.
“Kenapa jadi buru-buru? Katanya partai besar, kan harus menjelaskan itu (tahapan konstitusi) kepada masyarakat,” pungkasnya
