Intime – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons gelombang aspirasi publik atas dinamika hukum ‘Ijazah Gate’ yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PKS meminta isu tersebut ditindaklanjuti secara resmi di DPR RI melalui jalur konstitusi.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan bahwa menyikapi amar putusan MK serta MA, akan sangat bijak apabila Gibran mengambil opsi mundur. Jika tidak, DPR diminta tak ragu mengambil langkah politik menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Almuzzammil, Selasa (10/11).
Almuzzammil membeberkan bahwa mekanisme interpelasi hingga HMP merupakan keputusan kelembagaan. Oleh sebab itu, PKS bakal menggalang komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di parlemen guna menyatukan persepsi dasar hukum.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” jelas Almuzzammil.
Dinamika pemakzulan ini menggelombang usai MA mengabulkan permohonan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Majelis Hakim Agung membatalkan judex facti dan memutus batal demi hukum Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Gibran terbitan Kemendikbudristek 2019.
“742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian amar putusan kasasi di SIPP PTUN Jakarta.
Putusan MA ini menguatkan fakta persidangan MK dalam sengketa PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Hakim MK sebelumnya menyebut tidak ada bukti sah yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA.
Berkas Certificate of Attendance sekolah Singapura yang disetor ke KPU dinilai majelis hakim hanya bukti daftar hadir, bukan bukti kelulusan formal.
