Intime – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 635 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari pembiayaan investasi yang diarahkan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana dalam rapat panitia kerja (panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan delapan program prioritas nasional yang akan menjadi fokus pembiayaan pada tahun depan.
“Kalau kita lihat, pembiayaan investasi memang akan kita arahkan untuk mendukung tema arah kebijakan RKP serta PKPN. Nah, di sini kami sudah lihat bagaimana intervensi PKPN yang akan dituangkan ke dalam belanja kementerian/lembaga yang di dalamnya ada belanja PKPN dan non-PKPN,” ujar Chandra.
Menurut dia, alokasi pembiayaan investasi akan disinergikan dengan belanja kementerian dan lembaga agar program prioritas nasional dapat berjalan secara optimal.
Chandra menjelaskan, pemerintah telah menyusun pagu indikatif untuk mendukung berbagai program prioritas tersebut. Dari keseluruhan alokasi yang tersedia, klaster Program Kerja Prioritas Nasional mendapat porsi anggaran yang cukup besar.
“Jadi untuk klaster PKPN sendiri, berdasarkan pagu indikatif yang ada sudah mencapai Rp 635 triliun di situ, itu terkait dengan PKPN,” kata dia.
Rapat panja Banggar DPR bersama pemerintah itu membahas rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran tahun 2027. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari penyusunan kebijakan fiskal dan arah pembangunan nasional tahun depan.
Melalui pembiayaan investasi tersebut, pemerintah berharap berbagai target pembangunan yang tertuang dalam RKP 2027 dapat tercapai, sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas yang menjadi fokus pemerintahan.
Adapun 8 Program Kerja Prioritas Nasional 2027 sebagai berikut:
1. Kedaulatan Pangan Rp 35,205 triliun
2. Kemandirian Energi dan Air Rp 35,362 triliun
3. Pendidikan Rp 347,6 triliun
4. Kesehatan Rp 36,857 triliun
5. Hilirisasi dan Industrialisasi Rp 1,389 triliun
6. Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana Rp 25,122 triliun
7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa Rp 178,1 miliar
8. Penurunan Kemiskinan Rp 154,202 triliun
Total PKPN: Rp 635,916 triliun
