Intime – Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menyoroti rangkaian pergantian pejabat dalam reshuffle pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai perubahan posisi Listyo Sigit Prabowo, Suyudi Ario Seto, hingga Pratikno menarik dilihat dari perspektif konfigurasi kekuasaan.
“Apakah pemerintahan Prabowo sedang memasuki fase konsolidasi kekuasaan yang lebih mandiri dari arsitektur elite pemerintahan sebelumnya?” ujar Nasarudin dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10).
Nasarudin mengatakan pergantian pejabat tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian nama. Menurutnya, posisi dan institusi merupakan bagian penting dalam distribusi kekuasaan.
“Karena itu, pergantian Kapolri menarik dibaca bukan sekadar sebagai pergantian nama, melainkan sebagai perubahan posisi dalam sirkulasi kekuasaan,” katanya.
Dia menyoroti pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo oleh Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Sementara itu, Listyo kini mendapat tugas baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Presiden Prabowo melantik keduanya pada 1 Oktober 2026.
Menurut Nasarudin, perubahan posisi Listyo tersebut dapat dilihat sebagai transformasi peran. Sebelumnya, Listyo memimpin institusi kepolisian, sedangkan kini ia berada dalam struktur yang lebih dekat dengan administrasi kepresidenan.
“Secara simbolik, pemainnya tidak keluar dari papan. Hanya petaknya yang berubah,” ujarnya.
Nasarudin juga menyoroti latar belakang Suyudi. Kapolri baru itu memiliki pengalaman di bidang reserse dan kewilayahan, pernah menjadi Kapolda, serta memimpin BNN sebelum dipercaya menduduki jabatan tertinggi di Polri.
Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi salah satu konteks untuk membaca penunjukan Suyudi dalam konfigurasi pemerintahan Prabowo.
Selain pergantian Kapolri, Pratikno juga bergeser dari posisi Menko PMK. Posisi tersebut kini ditempati Sugiono, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri. Sugiono telah dilantik Prabowo sebagai Menko PMK pada 1 Oktober 2026.
Nasarudin menghubungkan perubahan tersebut dengan pergeseran pusat gravitasi politik dalam pemerintahan. Ia menyebut rangkaian reshuffle itu dapat dibaca sebagai sebuah “reset”.
Namun, dia menekankan bahwa pembacaan mengenai konfigurasi kekuasaan tersebut pada akhirnya perlu dikaitkan dengan kinerja pemerintahan.
“Terlepas dari ke arah mana ‘lempeng tektonik politik’ bergeser, serta transformasi yang dibentuknya,” tandas Nasarudin.
Ia menilai hal yang paling penting bagi masyarakat adalah hasil konkret pemerintahan, terutama dalam memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kesejahteraan.
