Intime – Presiden Prabowo Subianto mengganti posisi Menteri Luar Negeri Sugiono dengan diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih, Kamis (1/10).
Sugiono kini dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), sedangkan Arrmanatha atau yang akrab disapa Tata sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Pergantian tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
FPCI menilai perpindahan Sugiono dapat membuat pembagian tugasnya lebih terfokus setelah sebelumnya menjalankan tanggung jawab sebagai Menlu sekaligus memiliki aktivitas politik di dalam negeri.
“FPCI menyampaikan apresiasi atas kinerja Sugiono selama sekitar 23 bulan menjabat sebagai Menlu,” kata founder and chairman FPCI, Dino Patti, Jumat (2/10)
Dalam periode tersebut, Sugiono disebut berperan dalam sejumlah agenda diplomasi Indonesia, termasuk proses masuknya Indonesia ke BRICS, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.
FPCI juga menyoroti upaya pemerintah dalam pemulangan warga negara Indonesia yang menghadapi situasi bermasalah di luar negeri.
FPCI menyampaikan apresiasi terhadap sikap Sugiono yang dinilai tetap menjaga komunikasi meski mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk FPCI.
Sementara itu, FPCI menyambut penunjukan Arrmanatha sebagai Menlu. Tata dinilai memiliki pengalaman panjang sebagai diplomat dan rekam jejak di berbagai forum internasional. Sebelumnya, ia menjabat Wamenlu sejak Oktober 2024.
FPCI menitipkan sejumlah agenda kepada Tata. Pertama, menjaga karakter politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta memperkuat peran Indonesia dalam membangun tatanan kawasan dan global.
Kedua, FPCI meminta perhatian terhadap anggaran Kementerian Luar Negeri. Menurut FPCI, kebutuhan operasional perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri perlu disesuaikan dengan tuntutan diplomasi yang semakin kompleks.
Ketiga, FPCI mendorong agar pemerintah terus membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil dalam bidang politik luar negeri.
FPCI juga menyoroti rencana konferensi politik luar negeri yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 21 November 2026. Partisipasi pemerintah dalam forum tersebut dinilai menjadi salah satu ruang untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Arrmanatha sendiri menegaskan politik luar negeri bebas aktif akan tetap menjadi pijakan dalam menjalankan tugasnya sebagai Menlu. Ia juga menyatakan akan melanjutkan berbagai kebijakan diplomasi yang telah dijalankan Sugiono.
