Intime – Kontroversi dalam sejumlah pernyataan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar benar atau salahnya sebuah angka. Dari perspektif komunikasi politik, persoalan utamanya adalah kredibilitas komunikator.
Presiden merupakan sumber informasi yang memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Karena itu, ketika Presiden menyampaikan informasi yang kemudian dipertanyakan, diklarifikasi, atau dibantah oleh lembaga lain, dampaknya tidak berhenti pada satu pernyataan. Publik dapat mulai mempertanyakan akurasi informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
1. Angka fantastis dan persoalan kredibilitas
Pernyataan mengenai penggilingan padi yang disebut memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan merupakan contoh komunikasi yang berisiko tinggi.
Masalah komunikasinya bukan semata-mata pada angka tersebut, tetapi pada ketiadaan konteks: penggilingan mana, skala usahanya seperti apa, periode perhitungannya bagaimana, dan sumber datanya apa.
Ketika angka fantastis disampaikan tanpa penjelasan metodologis, publik memiliki ruang sangat besar untuk meragukannya. Apalagi pernyataan itu keluar dari Presiden.
Dalam komunikasi publik, semakin tinggi posisi komunikator, semakin tinggi pula tuntutan terhadap akurasi dan verifikasi informasi.
2. Kasus Susanah: fakta yang berubah menjadi krisis kredibilitas
Pernyataan mengenai Susanah yang disebut memperoleh upah pengupasan bawang Rp700 ribu per kilogram juga mempunyai persoalan serupa.
Ketika kemudian Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan klarifikasi bahwa Susanah bekerja sebagai penjahit kain majun dan pencuci ompreng Dapur MBG, publik menghadapi dua informasi berbeda.
Di sinilah muncul apa yang disebut credibility gap atau kesenjangan kredibilitas.
Publik tidak hanya bertanya, “Siapa yang benar?” Tetapi dapat berkembang menjadi, “Berapa banyak informasi pemerintah yang sebenarnya sudah diverifikasi sebelum disampaikan Presiden?”
Ini sangat berbahaya karena kepercayaan publik bekerja secara kumulatif. Satu kesalahan mungkin dianggap kekeliruan. Namun, sejumlah kontroversi yang muncul berulang dapat membentuk persepsi mengenai pola komunikasi.
3. Isu nuklir Iran: persoalan verifikasi sebelum amplifikasi
Pernyataan mengenai kepemilikan senjata nuklir Iran juga memperlihatkan pentingnya fact-checking sebelum presidential amplification.
Ketika informasi yang disampaikan Presiden kemudian mendapat kritik dan tanggapan dari Kedutaan Besar Iran, persoalannya berubah menjadi komunikasi diplomatik.
Pernyataan Presiden memiliki bobot internasional. Artinya, sebuah informasi yang belum terverifikasi bukan hanya berpotensi menjadi masalah domestik, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi negara lain terhadap Indonesia.
4. “Kabur saja”: masalah empati komunikasi
Pernyataan mengenai narasi Indonesia gelap dan #KaburAjaDulu mempunyai persoalan berbeda.
Secara politik, Presiden tentu memiliki hak untuk membantah kritik. Namun, mengatakan kepada pihak yang kecewa agar “kabur saja” berpotensi dibaca sebagai komunikasi yang defensif dan konfrontatif.
Dalam komunikasi pemerintahan, kritik seharusnya diperlakukan sebagai input, bukan semata-mata ancaman terhadap legitimasi pemerintah.
Ketika masyarakat menyampaikan keluhan mengenai ekonomi, lapangan kerja, pendidikan atau masa depan, respons yang terlalu konfrontatif dapat menghasilkan efek boomerang: pesan yang dimaksudkan untuk menunjukkan optimisme justru memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap kecemasan publik.
5. Problem terbesar: bukan hanya pesan, tetapi trust
Jika berbagai pernyataan kontroversial tersebut dilihat sebagai satu rangkaian, terdapat pola komunikasi yang berpotensi menjadi problem:
klaim besar – minim konteks – muncul koreksi/klarifikasi – publik mempertanyakan – pemerintah kehilangan sebagian kredibilitas.
Dalam komunikasi politik, kondisi tersebut berbahaya karena pemerintah membutuhkan trust capital untuk menjalankan kebijakan.
Ketika kepercayaan tinggi, masyarakat cenderung memberikan benefit of the doubt ketika pemerintah melakukan kesalahan.
Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun, bahkan pernyataan yang benar pun dapat dicurigai.
6. Prabowo menghadapi persoalan “messenger effect”
Ada konsep penting dalam komunikasi: messenger effect.
Informasi yang sama akan diterima berbeda tergantung siapa yang menyampaikannya.
Jika seorang pejabat biasa membuat kesalahan angka, dampaknya mungkin terbatas. Tetapi jika Presiden yang menyampaikannya, kesalahan tersebut memperoleh eksposur dan bobot politik yang jauh lebih besar.
Karena itu, Presiden semestinya memiliki lapisan verifikasi komunikasi sebelum informasi masuk ke pidato atau pernyataan publik.
Bukan untuk membatasi Presiden, tetapi justru untuk melindungi kredibilitas Presiden.
7. Komunikasi Presiden perlu bergeser dari “menang debat” menjadi “membangun kepercayaan”
Persoalan mendasar yang terlihat dari rangkaian kontroversi tersebut adalah kecenderungan komunikasi politik yang terlalu berorientasi pada meyakinkan publik bahwa pemerintah benar, bukan memberikan ruang kepada publik untuk memahami persoalan secara utuh.
Padahal, komunikasi pemerintahan yang efektif tidak selalu harus menghasilkan tepuk tangan.
Kontroversi mengenai penggilingan padi, Susanah, isu nuklir Iran, hingga respons terhadap #KaburAjaDulu memiliki karakter berbeda. Namun, jika dibaca dari perspektif komunikasi politik, semuanya bertemu pada satu persoalan: kredibilitas dan empati komunikator.
Presiden tidak harus selalu sempurna. Yang jauh lebih penting adalah menunjukkan bahwa setiap informasi yang keluar dari mulut Presiden akurat, terverifikasi, kontekstual, dan sensitif terhadap keresahan masyarakat.
Sebab, ketika publik mulai meragukan informasi Presiden, yang dipertaruhkan bukan sekadar satu pidato. Yang dipertaruhkan adalah modal kepercayaan terhadap pemerintah secara keseluruhan.
Dan dalam pemerintahan, kepercayaan adalah aset politik yang jauh lebih mahal daripada sekadar popularitas.
