Intime – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menolak rencana penggunaan lahan konservasi seluas 8 hektare di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Depok, untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Kholid mengatakan PKS mendukung program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan masyarakat. Namun, menurut dia, pembangunan sekolah tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan kota.
“Kami menolak rencana ini. Hutan kota adalah paru-paru hijau dengan fungsi ekologis yang sangat penting. Apalagi, hutan UI memiliki fungsi riset dan pendidikan yang juga punya nilai strategis bagi masa depan bangsa,” kata Kholid, Rabu (18/11).
Dia menjelaskan Hutan Kota UI memiliki fungsi ekologis penting bagi Depok dan DKI Jakarta. Selain menjadi ruang terbuka hijau, kawasan itu berfungsi sebagai daerah tangkapan dan resapan air alami.
Kholid khawatir pengurangan tutupan hijau hingga 8 hektare bisa memperparah risiko banjir, menurunkan kualitas udara, dan merusak keanekaragaman hayati.
“Mengorbankan hutan UI sebagai paru-paru kota demi pembangunan fisik bukanlah solusi yang berkelanjutan. Jika luasan hutan makin berkurang dan ekosistem rusak, generasi muda yang sedang kita didik di bangku sekolah justru akan menanggung dampak krisis lingkungan di masa depan,” ujarnya.
Kholid yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu juga menyoroti identitas kampus tersebut sebagai pelopor *green campus*. Dia menilai perubahan kawasan hutan kota menjadi area terbangun dapat mencederai komitmen UI terhadap pelestarian lingkungan.
Karena itu, Kholid meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mencari lokasi lain untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dia menyarankan pemerintah mempertimbangkan lahan tidur atau aset negara yang tidak masuk kawasan konservasi.
“Saya minta Mensos mencari alternatif lokasi lain seperti opsi lahan tidur atau aset negara lainnya yang berstatus non-konservasi. Saya yakin masih banyak lokasi lain yang jauh lebih layak dan strategis untuk membangun Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Kholid mengatakan Fraksi PKS di DPR RI juga mendesak pemerintah membatalkan penetapan lokasi proyek di kawasan Hutan Kota UI.
Dia mengajak sivitas akademika, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan masyarakat ikut mengawal kelestarian ruang terbuka hijau dari ancaman alih fungsi lahan.
“Kami mendukung penuh kehadiran Sekolah Rakyat, tetapi menjaga Hutan Kota UI berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia dan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik serta sehat,” pungkas legislator Dapil Jawa Barat VI itu.


