Intime – Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan Indonesia berada di kisaran 6,0 hingga 6,5% pada 2027. Angka tersebut lebih rendah dibanding target sebelumnya yang berada di rentang 6,5 hingga 7,5%.
“Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%,” kata Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).
Selain kemiskinan, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,30–4,87% pada 2027, lebih rendah dari proyeksi tahun sebelumnya.
Prabowo menegaskan penurunan ketimpangan menjadi prioritas, dengan target rasio gini membaik ke 0,362–0,367. Ia menekankan pentingnya mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” ujarnya.
Di sisi pembangunan manusia, pemerintah menargetkan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575 pada 2027, serta Indeks Kesejahteraan Petani naik menjadi 0,8038. Nilai Tukar Petani (NTP) juga akan terus ditingkatkan dari capaian tertinggi saat ini di angka 126.
Penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat hingga 40,81%, didukung berbagai kebijakan ekonomi dan fiskal.
Dari sisi makroekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5% pada 2027 dengan inflasi terkendali di kisaran 1,5–3,5%. Sementara itu, suku bunga SBN tenor 10 tahun dijaga pada level 6,5–7,3%.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dengan optimalisasi pendapatan negara di kisaran 11,82–12,40% dari PDB. Belanja negara diarahkan lebih efisien pada kisaran 13,62–14,80% dari PDB, sementara defisit ditekan 1,80–2,40%.
Prabowo juga mencatat RAPBN 2027 sebagai momen penting karena untuk pertama kalinya presiden menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal di hadapan DPR RI.
Rapat paripurna tersebut dihadiri 451 anggota DPR RI dan dinyatakan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan tiga agenda utama pembahasan termasuk KEM-PPKF RAPBN 2027 dan sejumlah RUU prioritas.
