Intime – Penanganan kasus dugaan illegal access dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi Polri menjadi sorotan tajam.
Pengamat sosial dan politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai skandal ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah dalam menyaring pejabat pada posisi strategis.
Ubedilah menyebut aspek kehati-hatian dalam proses rekrutmen pejabat tinggi negara pascapergantian rezim pemerintahan menjadi syarat mutlak agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa depan.
“Saya kira pemerintah dalam menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu tetap penting untuk berhati-hati, terutama ketika jabatan tersebut strategis dan diangkat pasca pergantian pemerintahan,” kata Ubedilah kepada wartawan, Senin (9/11).
Ubedilah membeberkan bahwa penetapan pejabat negara wajib memperhitungkan rekam jejak dan kriteria yang teruji secara terukur. Menurutnya, Presiden Prabowo wajib memprioritaskan empat variabel utama dalam memilih jajaran kabinet dan pimpinan lembaga, yakni integritas, profesionalitas, kapasitas, dan loyalitas.
“Soal integritas, profesionalitas, kapasitas, dan loyalitas sangat penting untuk dipertimbangkan secara serius,” tegas Ubedilah.
Ia menegaskan bahwa dugaan peretasan terhadap orang nomor satu di Indonesia merupakan ancaman keamanan negara yang sangat serius. Oleh sebab itu, jajaran penyidik Bareskrim Polri dituntut bekerja transparan untuk mengurai perkara ini hingga ke akar-akarnya, termasuk memburu sosok yang menjadi dalang utama.
Meskipun dalam studi geopolitik aksi penyadapan kerap dikaitkan dengan operasi intelijen luar negeri, Ubedilah melihat perkara yang menyeret empat jenderal polisi ini memiliki nuansa politik internal yang sangat kental.
“Karena aktornya aktor elite nasional dan bagian dari pejabat negara, maka dugaan kuat saya lebih dilihat sebagai agenda persaingan politik nasional,” terangnya.
Dalam analisisnya, Ubedilah membedah pola hubungan politik patronase yang melingkupi relasi antara Listyo Sigit Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mengingat kedekatan emosional dan karier yang terbangun selama bertahun-tahun, Ubedilah meyakini ada dorongan pengaruh patron dalam aksi nekat tersebut.
“Rasanya tidak mungkin Listyo nekat melakukan itu semua kecuali atas perintah patronnya,” ungkap Ubedilah.
Menurutnya, melakukan tindakan penyadapan terhadap Presiden yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan merupakan tindakan yang sangat berani dan berisiko tinggi.
Ia menduga tindakan ilegal tersebut tidak dirancang untuk kepentingan pertahanan nasional, melainkan berkelindan dengan agenda politik praktis.
Terkait dengan wacana tersangka Irjen Ahrie Sonta yang berniat membongkar seluruh informasi perkara penyelewengan ini, Ubedilah menganggap langkah tersebut sangat penting untuk memperjelas perkara di mata publik.
Ia menekankan bahwa penyidikan kepolisian tidak boleh berhenti hanya pada jajaran eksekutor atau penetapan tersangka semata. Penyidik wajib menelusuri secara detail peruntukan data hasil penyadapan serta pihak-pihak yang menerima dokumen rahasia tersebut.
“Jika Ahrie Sonta, kawan Listyo, berusaha akan buka-bukaan, saya kira itu kewajiban hukum atau kewajiban moral sebagai bagian dari tersangka untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Baik membuka siapa aktor intelektual di balik penyadapan tersebut, termasuk isinya juga, dan kepada siapa saja hasil sadapan itu diberikan,” tandas Ubedilah.
