Intime – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara soal video dua orang diduga mata elang (matel) yang menggesek nomor rangka kendaraan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Pramono meminta motif aksi tersebut didalami.
Pramono menyebut pengelolaan kawasan GBK berada di bawah pemerintah pusat. Namun, karena lokasi kejadian berada di wilayah Jakarta, Pemprov DKI tetap akan ikut menangani persoalan tersebut.
“Di GBK itu sebenarnya kewenangannya sepenuhnya adalah manajemen yang diatur oleh pemerintah pusat. Tetapi bagaimanapun, karena terjadi di Jakarta, kami juga bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8).
Pramono mengatakan dirinya telah meminta jajaran Pemprov DKI menyelidiki kejadian tersebut. Salah satu hal yang ingin diketahui ialah motif orang yang diduga melakukan penggesekan nomor rangka.
“Saya sudah meminta untuk ini didalami, apa motif utamanya, apa keinginannya,” ujarnya.
Dia menuturkan aksi tersebut terekam CCTV milik Pemprov DKI. Rekaman itu nantinya dapat membantu proses penyelidikan dan menjadi alat bukti apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Karena kemarin semuanya yang tidak disadari adalah siapa pun yang melakukan itu sudah terekam secara rangkap dalam CCTV yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta,” jelas Pramono.
“Dan itu nanti akan menjadi alat bukti kalau kemudian mereka melakukan tindakan yang tidak baik,” sambungnya.
Sebelumnya, video dua orang diduga matel beraksi di kawasan GBK viral di media sosial. Dalam video tersebut, salah seorang terlihat masuk ke kolong mobil.
Kedua orang itu dinarasikan sebagai debt collector. Mereka disebut masuk ke kolong mobil untuk menggesek nomor rangka kendaraan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan. Polisi masih menganalisis video tersebut untuk mengetahui identitas dan aktivitas kedua orang yang terekam.
“Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat tengah menganalisis video yang beredar untuk mengetahui aktivitas dua orang di kolong kendaraan serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (20/8).
Polisi masih mendalami fakta di lapangan untuk memastikan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas penagihan kendaraan atau justru terdapat dugaan pelanggaran hukum.
