Intime — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin menjadikan Jakarta sebagai pusat produksi film di Asia Tenggara. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari kemudahan perizinan hingga insentif pajak bagi industri perfilman.
Pramono menyampaikan hal itu saat membuka Jakarta Film Summit 2026 di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Forum bertema Jakarta Shaping the Future of Film tersebut dihadiri lebih dari 1.000 profesional perfilman dari dalam dan luar negeri.
Pramono menyebut Jakarta memiliki modal kuat untuk menjadi kota sinema. Sekitar 80 persen rumah produksi dan pembuat film di Indonesia beroperasi di ibu kota. Selain itu, tersedia lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter beragam.
“Jakarta sebenarnya sudah menjadi pusat perfilman di Indonesia. Namun, kita tidak ingin hanya jago kandang. Kita ingin film-film Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, setidaknya di tingkat ASEAN,” ujar Pramono.
Untuk mempermudah produksi, Pemprov DKI telah membentuk Jakarta Film Commission (JFC) dan menghadirkan layanan Filming in Jakarta. Pelaku industri bisa memanfaatkan layanan tersebut untuk memperoleh informasi lokasi syuting, mengurus perizinan, hingga mengoordinasikan kebutuhan produksi.
Pemprov DKI juga memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen bagi tontonan film nasional di bioskop Jakarta. Kebijakan itu tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026 sebagaimana diubah melalui Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026.
Pramono berharap insentif ini membuat rumah produksi semakin bersemangat menghasilkan karya. Menurutnya, geliat perfilman juga bisa memberikan dampak berantai bagi sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, dan UMKM.
Dia menyebut ekonomi kreatif menyumbang Rp 410,56 triliun atau 11,16 persen terhadap PDRB DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menambahkan, jumlah penonton film di Indonesia pada 2025 hampir mencapai 122 juta orang. Sekitar 85 juta di antaranya menonton film nasional. Sementara itu, hingga Oktober 2026, jumlah penonton tercatat hampir 70 juta orang.
Rano menilai pertumbuhan tersebut perlu diikuti pengukuran dampak ekonomi yang lebih akurat. Pemprov DKI berencana bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan kontribusi industri kreatif, termasuk perfilman.
Melalui Jakarta Film Summit 2026, Pemprov DKI berharap Jakarta semakin mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menghubungkan sineas Indonesia dengan mitra produksi internasional.
