Presiden Ukraina: NATO Beri ‘Lampu Hijau’ Pemboman di Ukraina

Intime – Operasi militer Rusia di Ukraina telah masuki hari kesepuluh sejak Moscow mengerahkan pasukan dan artileri yang menggempur kota-kota di Ukraina.

Hari ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengkritik dan menyebut NATO memberikan ‘lampu hijau untuk pemboman lebih lanjut di Ukraina’ atas sikap NATO yang menolak usulan zona larangan terbang diatas Ukraina.

“Mulai hari ini semua orang yang mati karena anda (NATO), karena kelemahan anda, karena kurangnya persatuan anda,” kata Zelenskiy dikutip dari The Guardian.

Sebelumnya, Jumat, NATO memperingatkan bahwa memberlakukan zona larangan terbang dapat memicu perang penuh di Eropa dengan Rusia yang bersenjata nuklir.

“Satu-satunya cara untuk menerapkan zona larangan terbang adalah mengirim pesawat tempur NATO ke wilayah udara Ukraina, dan kemudian memberlakukan zona larangan terbang itu dengan menembak jatuh pesawat Rusia,” kata kepala NATO Jens Stoltenberg.

Kemudian, pada Jumat kemarin pasukan Rusia telah menguasai pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, Zaporizhzhia di Ukraina, setelah serangan yang memicu kebakaran di dekat salah satu dari enam reaktornya.

Tidak ada pelepasan radiasi yang dilaporkan, tetapi para pejabat Ukraina mengatakan para pekerja tidak dapat memeriksa sepenuhnya infrastruktur keselamatan setelah serangan itu.

Serangan terhadap pembangkit listrik Zaporizhzhia tersebut memicu Dewan Keamanan PBB mengadakan KTT darurat.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan dunia baru saja terhindar dari bencana nuklir dan mengutuk aksi Rusia sebagai sebuah tindakan yang ‘sembrono’ dan berbahaya. Kedutaan Besar AS di Ukraina juga mengatakan serangan terhadap pembangkit nuklir itu adalah kejahatan perang.

Sementara itu di Moscow, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberlakukan serangkaian undang-undang baru yang dinilai banyak pihak mengancam kebebasan pers. Putin menandatangani RUU menjadi undang-undang yang memberikan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun bagi orang-orang yang menerbitkan ‘informasi palsu’ tentang pergerakan tentara Rusia di Ukraina.

Imbas kebijakan tersebut, BBC, CNN, Bloomberg, dan CBC semuanya mengumumkan bahwa mereka menangguhkan operasi atau siaran di Rusia, dengan mengatakan undang-undang itu ‘mengkriminalisasi pelaporan independen di negara itu’.

Bahkan surat kabar Rusia, Novaya Gazeta mengatakan akan menghapus materi tentang tindakan militer Rusia di Ukraina dari situs webnya.

Sebelumnya, regulator media pemerintah Rusia, Roskomnadzor juga telah membatasi akses ke Twitter dan telah memblokir Facebook di seluruh negeri.

Perlu diketahui sejak Rusia meluncurkan invasi skala penuh pada 24 Februari lalu, hingga kini PBB mencatat lebih dari 1,2 juta orang termasuk diantaranya setengah juta anak-anak meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indonesia Terkini