Intime – Dua tokoh yang pernah berada di garis depan pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola negara, Agus Rahardjo dan Sudirman Said, menyampaikan keprihatinan atas arah perjalanan reformasi Indonesia. Dalam sebuah diskusi di Universitas Harkat Negeri (UHN), keduanya menilai sejumlah capaian Reformasi 1998 tengah menghadapi tantangan serius dan membutuhkan upaya pemulihan yang berkelanjutan.
Mantan Ketua KPK periode 2015–2019, Agus Rahardjo, mengingatkan bahwa reformasi telah melahirkan berbagai institusi penting untuk memperkuat tata kelola negara, seperti KPK, PPATK, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Namun, menurutnya, fondasi tersebut kini menghadapi tekanan yang berdampak pada kualitas pemberantasan korupsi.
“Kehancuran tata kelola bermula dari kepemimpinan yang mengabaikan integritas. Harus ada gerakan untuk mengembalikan hasil-hasil reformasi, dan masyarakat sipil serta dunia akademik harus bergerak,” kata Agus dalam diskusi yang digelar Rabu (25/6).
Agus juga menyoroti posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai penguatan kembali lembaga-lembaga pengawas menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki keadaan.
Senada dengan Agus, mantan Menteri ESDM periode 2014–2016 Sudirman Said menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam aspek tata kelola dan kepemimpinan. Menurutnya, persoalan yang muncul saat ini tidak hanya berkaitan dengan kelembagaan, tetapi juga menyangkut kualitas moral, intelektual, dan etika dalam kehidupan bernegara.
“Bangsa ini menghadapi defisit moralitas dan etika, defisit intelektual, serta defisit spiritual. Karena itu, perbaikan harus dimulai dari kepemimpinan,” ujar Sudirman.
Mengacu pada berbagai pengalaman dalam perjalanan reformasi, Sudirman menegaskan bahwa perubahan selalu dimungkinkan selama ada keberanian untuk memperjuangkannya. Ia mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar kebal terhadap hukum dan kontrol publik.
“Masih ingat yang menabrak tiang listrik itu? Tidak ada yang benar-benar untouchable. Semua orang bisa disentuh kalau kita mau,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Sebagai jalan keluar, Sudirman menawarkan tiga model kepemimpinan yang dinilainya relevan bagi Indonesia saat ini. Pertama, kepemimpinan institusional yang menempatkan aturan dan sistem di atas kepentingan individu. Kedua, kepemimpinan kolektif yang membangun kolaborasi dan membagi tanggung jawab. Ketiga, kepemimpinan intrinsik yang berpijak pada nilai, integritas, dan keteladanan.
Meski menyampaikan kritik terhadap kondisi saat ini, Sudirman tetap optimistis terhadap masa depan Indonesia. Menurutnya, sejarah menunjukkan bangsa Indonesia berkali-kali mampu melakukan koreksi terhadap berbagai krisis melalui momentum besar seperti Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, hingga Reformasi 1998.
“Politik itu naik turun, tetapi keluhuran akan lestari selamanya,” tegasnya.
Diskusi yang berlangsung di Kampus UHN tersebut menjadi ruang refleksi tentang pentingnya menjaga warisan reformasi sekaligus menyiapkan model kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan Indonesia di masa depan.
