Intime – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pelemahan rupiah justru menghantam masyarakat desa lebih keras dibanding warga perkotaan.
Achmad menyoroti kondisi rupiah yang terus tertekan sepanjang 2026. Pada pertengahan Mei, nilai tukar rupiah disebut telah menyentuh Rp17.614 per dolar AS, level terlemah sepanjang sejarah. Kondisi itu terjadi setelah rupiah terus melemah sejak April, dari posisi sekitar Rp16.675 per dolar AS pada Januari 2026.
Menurutnya, anggapan bahwa desa tidak terdampak gejolak dolar merupakan kekeliruan fatal yang bisa membuat pemerintah salah membaca krisis di tingkat akar rumput.
Achmad menjelaskan, struktur ekonomi masyarakat desa jauh lebih rapuh terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Pendapatan warga desa umumnya bersifat musiman dan bergantung pada hasil pertanian maupun kondisi alam, sementara sebagian besar pengeluaran mereka habis untuk kebutuhan pangan sehari-hari.
“Ketika harga pangan naik akibat pelemahan rupiah, masyarakat desa tidak punya bantalan ekonomi yang cukup. Mereka langsung terpukul,” kata Achmad, dalam keterangannya kepada intime, Minggu (17/5).
Ia mengungkapkan, data historis menunjukkan komponen makanan menyumbang sekitar 74% terhadap pembentukan garis kemiskinan nasional. Di sisi lain, angka kemiskinan di desa masih berada di level 12,29%, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sekitar 7,5%.
Menurut Achmad, kondisi tersebut membuat inflasi akibat depresiasi rupiah jauh lebih berbahaya bagi masyarakat desa. Dampaknya tidak hanya terasa pada harga bahan pangan, tetapi juga merembet ke obat-obatan, biaya transportasi, hingga barang kebutuhan rumah tangga.
Ia menyebut masyarakat desa akhirnya dipaksa menyesuaikan pola konsumsi demi bertahan hidup. Salah satu gejala yang mulai muncul adalah fenomena shrinkflation, yakni ukuran produk diperkecil namun harga tetap sama.
“Warga desa sering tidak menyadari kualitas dan volume barang yang mereka beli terus menurun karena akses informasi pasar sangat terbatas,” ujarnya.
Achmad juga menyoroti semakin lebarnya jurang ketimpangan antara pekerja formal di kota dan masyarakat informal di desa akibat pelemahan rupiah yang tidak terkendali.
Menurut dia, pekerja di perkotaan setidaknya masih memiliki perlindungan berupa kenaikan upah minimum atau tunjangan perusahaan. Sementara itu, buruh tani, peternak mandiri, penyadap karet, hingga pedagang kecil di desa harus menanggung sendiri lonjakan biaya hidup.
“Orang kota mungkin masih punya jaring pengaman. Tapi masyarakat desa terpaksa menurunkan standar hidup agar bisa bertahan,” katanya.
Ia memperingatkan, jika pemerintah terus meremehkan dampak depresiasi rupiah terhadap masyarakat desa, maka risiko lonjakan kemiskinan struktural di daerah terpencil akan semakin besar.
“Bahayanya bukan hanya ekonomi melemah, tapi negara bisa salah diagnosis. Ketika pemerintah merasa desa aman dari gejolak dolar, justru kelompok paling rentan dibiarkan menghadapi krisis sendirian,” pungkasnya.
