Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin membenahi institusi pasca tragedi pembunuhan Brigadir J terus mendapatkan dukungan.
“Kami mengajak masyarakat untuk mendukung upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang transparan dan profesional dalam penanganan kasus Irjen Ferdy Sambo,” kata Sekretaris Jenderal DPP Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) Jojo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/8) malam.
Jojo menilai, bahwa kerja Kapolri saat ini bukan hanya kasus Sambo, karena banyak pekerjaan rumah (PR) lain yang harus diselesaikan Listyo dengan semangat Presisi (prediktif, respnsibilitas dan transparansi berkeadilan).
“Karena itu kita harus objektif dan mendukung upaya penegakkan hukum yang sedang dijalankan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini banyak inovasi dan prestasi yang telah dicapai dalam pelayanan publik maupun penegakan hukum oleh Listyo. Inovasi dan prestasi itu di antaranya Aplikasi Propam Presisi (pengaduan etika Polri), dan Dumas Presisi (pengaduan umum), E-tilang, SIM Daring.
Kemudian membongkar kasus narkoba internasional, membongkar mafia tanah, mengungkap kasus pinjaman online ilegal, menggagalkan berbagai rencana aksi teror, dan penangkapan terhadap pelaku teror, serta penanganan Covid-19 dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Jojo juga menanggapi usulan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman terkait penonaktifan Listyo sebagai Kapolri. Hal ini imbas dari kasus Sambo yang menyita perhatian seluruh warga Indonesia.
“Usulan penonaktifan Kapolri sangat tidak obyektif, banyak inovasi dan prestasi dalam pencapaian Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama ini, harusnya DPR sebagai mitra profesional dalam penegakan hukum dengan prinsip checks and balances terus mendukung upaya Kapolri dalam memperbaiki institusi Polri,” jelasnya.
Seperti diketahui, kasus pembunuhan berencana yang didalangi mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo itu mengejutkan semua pihak, dan Bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut.
