Intime – Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengingatkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 harus tetap berada dalam koridor pagu anggaran yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan agar anggaran memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Pesan itu disampaikan Suhud saat meninjau rapat pembahasan KUA-PPAS 2027 di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7). Menurutnya, pembahasan anggaran harus dilakukan secara cermat, sesuai mekanisme dan tahapan agar prosesnya berjalan efektif serta tidak memicu pembahasan ulang di tingkat Badan Anggaran (Banggar).
“Karena APBD ini adalah wajah kita, bukan hanya eksekutif tetapi juga legislatif,” ujar Suhud.
Ia mengingatkan pagu APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp81,3 triliun, termasuk rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Karena itu, setiap komisi diminta menyusun usulan program tanpa melampaui batas anggaran yang tersedia.
“Jangan sampai kita kerja dua kali. Pembahasan diharapkan tidak keluar dari pagu yang ada,” tegasnya.
Suhud juga menekankan pentingnya politik anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, alokasi untuk mandatory spending seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus dipastikan tetap aman.
Selain itu, program-program prioritas gubernur serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD juga perlu mendapat ruang dalam APBD 2027.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat diformulasikan selaras dengan arah pembangunan Jakarta sehingga pembahasan KUA-PPAS dapat rampung tepat waktu dan menghasilkan APBD yang berkualitas.
“Agar kita juga bisa meyakinkan kepada publik, kepada masyarakat Jakarta bahwa kita memang kompeten untuk mengelola kota ini,” pungkas Suhud.
