TNI-Polri diperintahkan menindak tegas kegiatan ekspor hingga tambang ilegal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, masalah itu menganggu proses hilirisasi.
“Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu. Tugas TNI-Polri ada di situ,” ucap Jokowi sesuai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).
Menurut mantan Gubernur DKI itu, adanya ekspor dan pertambangan ilegal membuat penerimaan negara berkurang. Aparat sudah paham tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.
Dia menerangkan, jika ekspor ilegal timah masih berjalan, bauksit masih ada, dan batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. “Itulah tugas TNI-Polri, kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya. Dan saya kira sudah mengerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan,” tegasnya.
Selain soal hilirisasi industri, Jokowi menekankan, agar TNI-Polri seirama soal penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kondusivitas di tengah tahun politik.
“Dalam rapim (rapat pimpinan) TNI dan Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu jadi jelas, arahnya ke sana,” ucap dia.
Rapat pimpinan TNI-Polri turut dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kemudian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
