spot_img

UMP Jawa Barat 2027 Naik 29,44 Persen Jadi Rp 3 Juta

Intime – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 3 juta. Angka tersebut naik Rp 682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang disebut sebesar Rp 2,31 juta.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan penetapan UMP tersebut di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11). Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang UMP Jawa Barat 2027.

“UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp 3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp 682.399 atau naik 29,44 persen,” kata Dedi, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.

Dedi menegaskan UMP Rp 3 juta merupakan batas minimal upah di Jawa Barat. Angka itu tidak otomatis menjadi patokan bagi kabupaten dan kota yang sudah memiliki upah minimum di atas Rp 3 juta.

Daerah tersebut antara lain Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.

“Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp 3.000.000,” ujarnya.

Dedi mengatakan kenaikan UMP bisa menjadi kabar baik bagi pekerja. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi menjadi beban bagi pengusaha di sejumlah daerah yang tingkat upahnya masih lebih rendah.

Ia menyebut beberapa wilayah yang perlu diperhatikan, seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, pemerintah berupaya mencari titik tengah agar kenaikan upah tidak menghambat perkembangan industri di Jawa Barat. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri tekstil karena menyerap banyak tenaga kerja, yang sebagian besar pekerjanya perempuan.

“Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang,” kata Dedi.

Selanjutnya, Pemprov Jawa Barat akan membahas upah minimum sektoral provinsi serta upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Dedi memperkirakan daerah dengan upah yang selama ini lebih tinggi, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang, masih berpeluang menetapkan kenaikan upah.

Namun, besaran akhirnya masih menunggu hasil pembahasan Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota.

“Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” tuturnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini