Intime – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang diinisiasi lintas fraksi tersebut dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan segera dibawakan ke forum Rapat Paripurna.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa pimpinan akan menindaklanjuti usulan anggota dewan melalui mekanisme tata tertib parlemen, dimulai dari Rapat Pimpinan (Rapim) hingga Rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat, apa yang jadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” ujar Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Saan menjelaskan, usulan HMP terlebih dahulu dibahas di Rapim sebelum diserahkan ke Bamus. Setelah disetujui Bamus, pengusulan akan diteruskan dan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11).
“Jadi akan kami rapim rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat,” kata Saan. Ia menambahkan bahwa Rapat Paripurna biasa dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB.
Pengusulan HMP ini disampaikan secara resmi dalam pertemuan di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Saan Mustopa bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Berdasarkan berkas fisik yang diterima pimpinan, terdapat 120 anggota DPR RI dari seluruh atau delapan fraksi yang membubuhi tanda tangan dukungan.
Saan merinci sebaran dukungan pengusul HMP, yakni Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Partai Gerindra 11 orang, Fraksi Partai NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, serta Fraksi Partai Demokrat 18 orang.
“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” tutur Saan menegaskan legalitas pengajuan syarat formal pengusulan hak konstitusional tersebut di DPR.
