Intime — Kabinet Bayangan mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam. Mereka mendesak pemerintah menarik pasukan militer dari Yogyakarta dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga yang menyampaikan pendapat.
Kecaman tersebut disampaikan melalui siaran pers bertajuk “Tarik Mundur Pasukan Militer dari Jogja, Hentikan Brutalitas Aparat”, Rabu (11/11).
Dalam pernyataan itu, Kabinet Bayangan menilai pengerahan pasukan militer untuk menghadapi demonstran, disertai pemukulan, penangkapan, dan kekerasan fisik yang menyebabkan peserta aksi terluka, merupakan penggunaan kekuatan berlebihan.
“Kabinet Bayangan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk brutalitas aparat yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” demikian pernyataan Kabinet Bayangan.
Menurut mereka, menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.
“Kekerasan semalam jauh melampaui batas itu: aparat tidak lagi mengamankan, melainkan menghukum,” sambungnya.
Mereka juga menilai penanganan demonstrasi bukan merupakan ranah militer. Pengerahan tentara untuk menghadapi warga sendiri dianggap sebagai langkah mundur dari semangat Reformasi.
Kabinet Bayangan mengaitkan demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota dengan tersendatnya saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif. Mereka menilai sebagian besar protes di daerah merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap memperburuk kondisi ekonomi.
Karena itu, penggunaan kekerasan untuk merespons demonstrasi dinilai berpotensi memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain meminta penarikan pasukan militer, Kabinet Bayangan mendesak pemerintah menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan serta menjamin keselamatan dan pemulihan seluruh korban. Jaminan tersebut mencakup akses layanan medis dan pendampingan hukum tanpa hambatan bagi warga yang terluka maupun ditangkap.
Mereka juga meminta pemerintah menghentikan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi demonstrasi karena dinilai berpotensi memicu konflik horizontal.
Tuntutan lainnya adalah pembebasan seluruh peserta aksi yang ditangkap dan ditahan. Kabinet Bayangan juga mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mengusut dugaan penyerangan aparat terhadap mahasiswa dan memastikan pelaku kekerasan dapat diadili.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut diminta melakukan investigasi atas peristiwa tersebut.
Siaran pers itu ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari. Mereka menyatakan berdiri bersama warga Yogyakarta dan masyarakat yang memperjuangkan haknya.
