Intime – Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kritik itu mengemuka setelah tiga peserta program dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (25/6), koalisi menilai peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan pendidikan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil dalam konteks pengembangan koperasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Kematian ketiganya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil.
Koalisi menyoroti penyelenggaraan program SPPI KDKMP dan KNMP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan TNI. Menurut mereka, pelibatan TNI dalam program tersebut tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang TNI, khususnya terkait tugas operasi militer selain perang.
Mereka juga mempertanyakan relevansi pendekatan militer dalam program yang bertujuan memperkuat koperasi dan ekonomi masyarakat desa. Menurut koalisi, pengelolaan koperasi semestinya dilakukan melalui pendekatan profesional dan modern yang berorientasi pada kebutuhan anggota.
“Proyeksi koperasi memang seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern,” tulis mereka.
Selain dinilai tidak tepat sasaran, kebijakan tersebut disebut telah menimbulkan korban jiwa. Koalisi berpendapat pelibatan unsur militer berpotensi menggeser esensi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dibangun atas prinsip partisipasi dan kebutuhan anggota.
Mereka juga menilai program Koperasi Desa Merah Putih memiliki sejumlah persoalan mendasar sejak awal perancangannya. Menurut koalisi, pendekatan yang terlalu bercorak militer dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Atas meninggalnya tiga peserta pelatihan, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak dilakukan investigasi menyeluruh dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, mereka meminta pemerintah meninjau ulang pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih dan menghentikan pelatihan dasar kemiliteran bagi peserta sipil agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
