Intime – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghormati keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, keberadaan partai penyeimbang merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan demokrasi.
“Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan. Tetapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).
AHY mengatakan Partai Demokrat juga pernah berada di posisi oposisi sehingga memahami peran partai di luar pemerintahan. Pengalaman tersebut, menurut dia, menjadi bagian dari rekam jejak politik Demokrat.
“Kami juga pernah di oposisi, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu,” ujarnya.
Menanggapi dinamika politik menjelang Pemilu 2029, AHY meminta seluruh pihak untuk tidak terlalu larut dalam ketegangan politik. Ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju kontestasi lima tahunan tersebut masih cukup panjang.
“Tetapi mari kita sama-sama menyadari ini masih tahun 2026, menuju 2029 juga masih agak lama,” katanya.
Menurut AHY, partai yang berada di luar pemerintahan memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Namun, kritik tersebut harus bersifat konstruktif dan disertai solusi, bukan justru memecah belah masyarakat.
“Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi tentunya harus konstruktif dan dengan solusi. Tidak boleh memecah belah bangsa, tidak boleh mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah juga harus terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan bersedia melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat.
AHY pun menilai demokrasi Indonesia akan semakin matang dengan adanya mekanisme checks and balances yang berjalan secara sehat. Karena itu, ia memandang kehadiran PDIP sebagai partai penyeimbang merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Checks and balances ini diniscayakan dalam sebuah demokrasi apa pun pilihan politiknya,” kata AHY.
