Intime – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8). Massa mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia dan membawa 10 tuntutan.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB. Dia menyebut demonstrasi merupakan bentuk pengawasan publik terhadap DPR RI.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8).
Mixel mengatakan massa aksi juga meminta pimpinan DPR turun langsung menemui demonstran untuk berdialog. Menurutnya, aspirasi mahasiswa selama ini kerap hanya direspons melalui komunikasi tanpa tindakan nyata.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujarnya.
Dia memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti demonstrasi. GERAM juga menyiapkan aksi lanjutan dengan massa lebih besar apabila tuntutan dialog tidak dipenuhi.
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” kata Mixel.
Sejumlah elemen yang akan bergabung di antaranya mahasiswa UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat sipil.
GERAM membawa 10 tuntutan dalam aksi tersebut. Mereka antara lain meminta Prabowo-Gibran dimintai pertanggungjawaban politik dan hukum, menghentikan serta mengevaluasi KDMP dan MBG, serta menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat.
Mereka juga menuntut pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas, harga kebutuhan pokok turun, dan upah buruh dinaikkan.
Tuntutan lainnya yakni menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional serta menjamin hak pekerja rumah tangga.
GERAM juga meminta demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalyon, menghentikan kriminalisasi aktivis serta membebaskan tahanan politik.
Terakhir, mereka menuntut seluruh aset koruptor disita. Aset hasil korupsi tersebut diusulkan digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
