Intime – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengungkap anggaran lembaganya pada 2027 mengalami pemangkasan cukup besar. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Tito menyebut pagu indikatif BNPP hanya sebesar Rp 213,9 miliar atau turun 54,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk 2027 pagu indikatif sesuai surat dari Bappenas maupun Kementerian Keuangan sebesar Rp 213,9 miliar. Ini turun Rp 255,6 miliar dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp 469,6 miliar,” kata Tito dalam rapat tersebut, Kamis (11/6).
Ia menjelaskan, dari total pagu tersebut, sekitar Rp 193 miliar digunakan untuk kebutuhan operasional. Rinciannya, belanja pegawai mencapai Rp76,8 miliar dan belanja barang serta pemeliharaan kantor sebesar Rp117 miliar.
Menurut Tito, ruang anggaran nonoperasional yang tersisa hanya sekitar Rp20 miliar. Padahal, BNPP harus menangani 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta mendukung berbagai program pemerintah di wilayah perbatasan.
Karena itu, BNPP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 204,9 miliar.
Tambahan tersebut di antaranya dialokasikan Rp 16,41 miliar untuk mendukung program prioritas nasional, seperti pembangunan perumahan kawasan perbatasan, pelayanan gizi di PLBN, pemberdayaan SDM, kampung nelayan, dan percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
Kemudian, Rp 3,11 miliar diajukan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan keamanan wilayah laut yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.
BNPP juga mengusulkan Rp 17,5 miliar guna mendukung percepatan pembangunan delapan PLBN Gelombang III dan penyelesaian batas darat Pulau Sebatik dengan Malaysia.
Selain itu, kebutuhan sebesar Rp 58 miliar diajukan untuk pengelolaan 204 kecamatan perbatasan dan pengukuran desa maju mandiri di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan.
Tito turut meminta tambahan Rp 109,8 miliar untuk rehabilitasi delapan PLBN yang telah berusia lebih dari delapan tahun serta penguatan sarana keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan.
“Dengan demikian kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran BNPP sebanyak Rp231,54 miliar,” ujar Tito.
