Intime – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 berada di kisaran Rp174 triliun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun, menandai adanya penyesuaian besar dalam perencanaan fiskal pemerintah.
Menurut Said, estimasi tersebut didasarkan pada kebutuhan riil operasional sekitar 21.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan 27.000 titik sebagaimana sempat diproyeksikan. Perhitungan itu juga mempertimbangkan cakupan layanan bagi sekitar 84 juta peserta didik, termasuk program kesehatan bagi ibu hamil dan penanganan stunting.
“Kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa. Kalau ditambah anggaran kesehatan seperti stunting dan ibu hamil, hitungan saya tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Penurunan estimasi anggaran sekitar Rp94 triliun menjadi sinyal bahwa pemerintah dan DPR mulai mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan riil dibandingkan proyeksi awal yang lebih agresif. Namun, besaran anggaran tersebut masih bersifat sementara dan akan diputuskan dalam pembahasan Rancangan APBN 2027 bersama pemerintah sebelum disahkan pada September mendatang.
“Diketoknya nanti di bulan September. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah,” katanya.
Said menegaskan, penyesuaian anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan komitmen terhadap Program MBG. Sebaliknya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh besarnya dana yang digelontorkan, melainkan oleh efektivitas pelaksanaan, kualitas makanan yang disalurkan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“MBG jangan sebentar-sebentar bombastis anggarannya. Yang terpenting adalah menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima anak didik kita. Dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya harus tetap terjaga,” tegasnya.
Secara fiskal, penyesuaian kebutuhan anggaran MBG juga membuka ruang bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan APBN 2027 di tengah berbagai kebutuhan belanja negara yang terus meningkat. Tantangan berikutnya adalah memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan, sehingga Program Makan Bergizi Gratis tetap mampu menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.
