Intime – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil negara seharusnya dapat diperdebatkan dan didiskusikan secara terbuka.
Menurut Anies, keputusan yang terlalu mengandalkan kekuatan politik atau “otot politik” cenderung mengabaikan kajian objektif dan berpotensi bersifat otoriter.
Hal itu disampaikan Anies saat membahas proses pengambilan keputusan dalam proyek-proyek besar nasional. Ia menilai, keputusan yang menggunakan kekuatan politik biasanya justru menghindari tahapan kajian mendalam berbasis data dan analisis.
“Keputusan yang menggunakan kekuatan politik biasanya keputusan yang tidak menggunakan kajian itu. Karena itu harus berkuatan politik,” kata Anies dalam akun Youtube pribadinya, dikutip Senin (26/1).
Ia mencontohkan pembangunan proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung maupun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Anies, proyek-proyek semacam itu kerap diputuskan dengan mengandalkan kekuatan politik, bukan melalui tahapan kajian visibilitas dan diskusi publik yang memadai.
“Kalau mau bangun kereta api dari Jakarta sampai Bandung, maka lupakan ini, lupakan ini, lalu ambil keputusan. Harus pakai otot politik. Mau bikin IKN, juga harus pakai otot politik,” ujarnya.
Anies menilai, keputusan yang cenderung otoriter biasanya tidak melewati fase kajian objektif dan perdebatan terbuka. Padahal, dalam negara demokratis, proses pengambilan keputusan seharusnya dapat diuji secara rasional.
Ia menegaskan, jika Indonesia ingin maju sebagai republik yang demokratis, maka setiap kebijakan publik harus melalui proses diskusi dan perdebatan yang sehat.
“Kalau Republik Indonesia mau maju, semua keputusan harus bisa diperdebatkan, harus bisa didiskusikan,” kata Anies.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah semakin sering mengambil keputusan berdasarkan kajian data, ilmu pengetahuan, dan pertimbangan rasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
