Intime – Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik semakin banyaknya program pemerintah yang melibatkan latihan dasar militer (latsarmil) bagi kalangan sipil. Menurut dia, kecenderungan tersebut menunjukkan gejala militerisasi yang perlu dikaji secara kritis.
Sorotan itu mengemuka setelah Kementerian Pertahanan mengonfirmasi lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyebab kematian para peserta berbeda-beda, mulai dari henti jantung, gangguan pernapasan, infeksi paru, hingga heat stroke.
Bivitri menilai tren pelibatan unsur militer dalam berbagai program sipil semakin meluas. Ia mencontohkan rencana pelibatan pendekatan militer dalam program Sekolah Rakyat yang belakangan ramai diperbincangkan.
“Bahkan ada rencana Sekolah Rakyat itu juga nanti akan dilatih militer. Ini sudah ramai di media sosial,” kata Bivitri dalam kanal YouTube Hendri Satrio, Rabu (1/7).
Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada penjelasan teknis pemerintah mengenai penyelenggaraan pelatihan, melainkan pada alasan mendasar mengapa latihan militer dipilih sebagai metode pembinaan.
“Tentu saja (tujuan) bisa dijelaskan. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah kenapa dari awal program latsarmil yang dipilih untuk melatih para calon manajer kopdes,” ujarnya.
Bivitri mengatakan argumentasi bahwa latihan militer diperlukan untuk membentuk kedisiplinan dan nasionalisme masih terbuka untuk diperdebatkan. Menurutnya, kedisiplinan tidak hanya dapat dibangun melalui pendekatan militer.
Ia menilai banyak profesi yang menuntut disiplin tinggi tanpa harus melewati pendidikan militer. Karena itu, anggapan bahwa kedisiplinan hanya bisa dibentuk melalui latihan militer dinilai sebagai asumsi yang belum tentu benar.
“Saya nggak setuju. Menurut saya itu mitos yang dibangun oleh orang-orang yang menginginkan militerisasi,” katanya.
Bivitri menambahkan tujuan utama pendidikan seharusnya membentuk manusia yang memiliki daya kritis, kemampuan berpikir, dan pengetahuan, bukan sekadar kepatuhan terhadap perintah.
Ia mengaku khawatir apabila pelibatan militer dalam berbagai sektor sipil terus diperluas, orientasi pendidikan akan bergeser menjadi pembentukan warga yang lebih patuh daripada kritis.
“Jadi saya punya kecurigaan, dan kita diskusikan terus, namanya juga skeptisisme, bahwa militer ini salah satunya digunakan untuk melahirkan warga-warga yang patuh,” ujar Bivitri.
