Intime – Di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan rupiah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 tercatat mengalami defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang aman karena ditopang pertumbuhan penerimaan negara yang kuat.
“Lima bulan pertama tahun ini defisitnya 0,70 persen terhadap PDB,” kata Purbaya dalam konferensi APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6).
Menurut Purbaya, defisit tersebut masih terkendali dan mencerminkan strategi pemerintah yang terus menggenjot belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sembari menjaga kesehatan fiskal.
Ia menjelaskan, pendapatan negara hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6% dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 19,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Pendapatan tumbuh 19,1%. Yang paling menarik, pendapatan pajak naik 22,1%, bea cukai naik 0,7% dan sudah positif dua bulan berturut-turut, sementara PNBP naik 19,9%,” ujarnya.
Purbaya menyoroti lonjakan penerimaan pajak yang berbalik arah dibandingkan tahun lalu. Pada Mei 2025, penerimaan pajak masih mengalami kontraksi 11,3%, sementara tahun ini telah tumbuh positif dua digit.
“Jadi ada perbaikan yang signifikan pada penerimaan pajak, utamanya dibandingkan kondisi tahun lalu,” katanya.
Selain itu, keseimbangan primer APBN masih mencatat surplus Rp58,6 triliun. Indikator ini kerap digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah membiayai kewajiban fiskal tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5% dari pagu APBN 2026. Nilai tersebut meningkat 34,4% secara tahunan.
“Belanja terus didorong dengan cepat sesuai dengan target,” ujar Purbaya.
Data tersebut menunjukkan pemerintah tengah menjalankan strategi ekspansi fiskal melalui percepatan belanja negara. Konsekuensinya, APBN mengalami defisit pada awal tahun, namun pemerintah meyakini lonjakan penerimaan pajak dan PNBP akan menjadi bantalan untuk menjaga keberlanjutan fiskal hingga akhir 2026.
