Intime – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung menyelesaikan persoalan tertahannya kapal tanker Pertamina di kawasan Selat Hormuz.
Ia menilai situasi yang terjadi tidak bisa hanya diselesaikan lewat jalur kementerian.
“Saya kira ini butuh lobi langsung Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM atau Menteri Luar Negeri,” kata Syafruddin kepada wartawan, Senin (30/3).
Menurutnya, kondisi geopolitik di Timur Tengah saat ini sedang memanas sehingga membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antar kepala negara agar penyelesaian bisa lebih cepat.
Syafruddin mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. Namun, ia menilai upaya tersebut perlu ditingkatkan ke level yang lebih strategis agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat.
“Upaya Kemlu sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara,” ujarnya.
Ia mengingatkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Jika terjadi gangguan, dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga pasar energi global.
Sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Timur, Syafruddin juga menilai keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata internasional, terutama sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan Iran.
Selain itu, ia mendorong pemerintah menggunakan pendekatan multilateral di tengah konflik yang masih berlangsung.
Ia juga menilai peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi energi agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.
“Ini bukan sekadar soal kapal, tapi bagaimana negara hadir melindungi aset strategisnya,” tegasnya.
Diketahui, dua kapal tanker Pertamina tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Iran bahkan menutup Selat Hormuz sebagai respons atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran masih melakukan diplomasi intensif guna memastikan keselamatan kapal beserta awaknya.
