Intime – DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan kebijakan sekolah swasta gratis melalui penguatan regulasi daerah guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan kondisi pendidikan di Jakarta saat ini masih menyimpan ketimpangan. Menurut dia, banyak anak dari keluarga mampu justru menikmati fasilitas sekolah negeri gratis, sementara anak dari keluarga kurang mampu harus bersekolah di swasta dengan beban biaya lebih tinggi.
“Tujuan sekolah gratis sejak awal untuk membantu masyarakat miskin agar tetap bisa sekolah,” kata Aziz, Senin (18/5).
Politikus PKS itu menjelaskan, DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menuntaskan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan. Regulasi tersebut memuat sejumlah terobosan, mulai dari amanah sekolah swasta gratis hingga program wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan taman kanak-kanak (TK).
Selain itu, perda tersebut juga menekankan penguatan pendidikan moral dan pembenahan sistem pendidikan untuk menekan kenakalan remaja.
“Kita ingin pendidikan di Jakarta tidak hanya mengejar akademik, tetapi juga membentuk moral dan karakter generasi muda,” ujar Aziz.
Kebijakan sekolah swasta gratis dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan di ibu kota, terutama bagi keluarga yang selama ini tidak mampu menembus sekolah negeri favorit.
