Intime – Dugaan politik uang dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kini masuk ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengaduan tersebut disampaikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pada Rabu (7/10).
Laporan itu menyoroti dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan upaya mengondisikan dukungan dalam pemilihan Rais Aam.
Perwakilan PCNU Sekadau disebut membawa sejumlah dokumen kronologi serta bahan yang diklaim berkaitan dengan dugaan praktik tersebut.
KPK kemudian membenarkan adanya laporan yang disampaikan PCNU Sekadau.
“Benar, ada laporan tersebut. Namun kami pastikan bahwa tidak ada penyerahan uang dari pihak pelapor kepada KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan informasi mengenai adanya uang dalam proses pelaporan ke lembaga antirasuah.
Menurut KPK, uang tidak diserahkan kepada lembaga tersebut sebagai bagian dari pengaduan masyarakat.
Sementara itu, materi laporan yang disampaikan PCNU Sekadau belum dapat dibuka secara rinci kepada publik.
Budi menjelaskan identitas pelapor dan materi pelaporan merupakan informasi yang tidak dapat disampaikan secara terbuka sesuai mekanisme internal KPK.
Meski begitu, KPK memastikan laporan tersebut tetap akan diproses melalui tahapan telaah dan analisis.
KPK sebelumnya menjelaskan bahwa tindak lanjut dapat ditentukan berdasarkan materi laporan serta hasil pengumpulan bahan keterangan.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk dalam kewenangan KPK, perkara tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, laporan PCNU Sekadau belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa politik uang telah terbukti terjadi dalam Muktamar NU.
KPK masih harus menilai informasi, dokumen, serta bahan yang disampaikan pelapor sebelum menentukan langkah berikutnya.
Perhatian kini tertuju pada proses telaah KPK dan apakah dugaan pengondisian dukungan dalam pemilihan Rais Aam tersebut memiliki bukti yang dapat diverifikasi.
