Intime – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu kecemasan pasar karena dinilai mengubah besar-besaran tata kelola ekspor komoditas nasional.
Menurut Achmad, persoalan utama bukan pada hak negara mengendalikan sumber daya alam, melainkan kesiapan pemerintah menjalankan kebijakan tersebut tanpa menciptakan ketidakpastian baru bagi dunia usaha.
“Pasar tidak hanya membaca niat. Pasar membaca desain,” ujar Achmad, dalam keterangannya yang diterima, intime, Jumat (22/5).
Ia menyoroti anjloknya IHSG hingga 3,54 persen ke level 6.094,94 pada perdagangan Kamis (21/5) setelah muncul sentimen pembentukan DSI dan sentralisasi ekspor komoditas. Meski pada Jumat pasar sempat menguat 0,86 persen ke level 6.147, Achmad menilai gejolak tersebut menunjukkan kekhawatiran investor.
“Pasar melihat ini bukan sekadar pembentukan BUMN baru, tetapi perubahan besar arsitektur perdagangan Indonesia,” katanya.
Achmad memahami alasan pemerintah membentuk DSI, mulai dari menekan under invoicing, transfer pricing, hingga kebocoran devisa ekspor. Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo Subianto soal potensi kerugian negara akibat buruknya pengelolaan SDA yang disebut mencapai US$908 miliar selama 34 tahun.
Namun, kata dia, investor tetap mempertanyakan kesiapan pemerintah mengelola sistem baru tersebut.
“Ibarat rumah bocor, pemerintah ingin memperbaiki atap. Tapi investor bertanya, apakah tukangnya benar-benar ahli dan renovasinya tidak membuat penghuni keluar rumah tanpa kepastian,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dan tata kelola ekspor komoditas strategis diarahkan untuk memperkuat ekonomi domestik sekaligus menjaga stabilitas keuangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, ketahanan ekonomi Indonesia saat ini ditopang kuat oleh sektor ekspor. Karena itu, pemerintah ingin memastikan hasil ekspor kembali memberi dampak langsung bagi perekonomian dalam negeri.
“Kami ingin memastikan kesiapan seluruh pihak terkait terhadap implementasi kebijakan tersebut,” kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (22/5).
