Intime – Pelaksanaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 di Arena JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, yang berlangsung selama sebulan sejak 22 Juni hingga 22 Juli mendapat sorotan dari Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi.
Di tengah tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi ajang tahunan tersebut, Tulus menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi penyelenggara.
Menurut Tulus, nuansa komersial dalam penyelenggaraan PRJ semakin dominan dibandingkan fungsi awalnya sebagai pesta rakyat. Salah satu indikator yang disorot ialah tarif masuk yang dinilai cukup tinggi bagi masyarakat.
“Harga tiket masuk mulai Rp40 ribu pada Senin, Rp50 ribu untuk Selasa hingga Jumat, dan Rp60 ribu pada Sabtu, Minggu, serta hari libur. Itu belum termasuk biaya parkir mobil sebesar Rp35 ribu dan tiket konser musik,” kata Tulus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/6).
Ia menilai beban biaya yang harus dikeluarkan pengunjung semakin besar karena masih harus menanggung tarif parkir dan berbagai pengeluaran lain selama berada di lokasi.
“PRJ bukan lagi menjadi pasar rakyat, tetapi lebih mengarah menjadi area komersial yang membebani konsumen,” ujarnya.
Selain persoalan tarif, Tulus juga menyoroti aspek kenyamanan dan keamanan yang menurutnya masih belum optimal. Ia menyebut aksi pencopetan yang kembali terjadi di area PRJ menjadi persoalan berulang yang hingga kini belum mampu diatasi secara maksimal.
Menurut dia, keberadaan pencopet seolah menjadi persoalan rutin setiap penyelenggaraan PRJ. Kondisi itu dinilai merugikan pengunjung sekaligus mencerminkan lemahnya mitigasi keamanan dari pihak penyelenggara bersama aparat penegak hukum.
“Aksi copet sangat meresahkan pengunjung. Perlu langkah pencegahan yang lebih serius agar masyarakat merasa aman saat berkunjung,” katanya.
Sorotan lainnya berkaitan dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tulus menilai penyelenggara belum mampu menegakkan aturan tersebut secara konsisten karena masih terdapat promosi produk rokok dan aktivitas merokok di area pameran.
Padahal, menurut dia, kawasan PRJ seharusnya mengikuti ketentuan kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau masih ada promosi rokok dan banyak orang merokok di lokasi, tentu ini membuat PRJ kurang ramah bagi keluarga, anak-anak, dan remaja,” ujarnya.
Tulus meminta manajemen PRJ tidak hanya mengejar target ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Ia berharap penyelenggara mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman, aman, dan humanis bagi seluruh masyarakat.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut melakukan pengawasan agar kualitas penyelenggaraan PRJ semakin baik.
Selain itu, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi kriminal serta mempertimbangkan menggunakan transportasi umum untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Kemayoran.
