Intime – Wacana bergabungnya sejumlah figur politik dan tokoh nasional ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai menjadi perhatian menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Nama Gibran Rakabuming Raka, Pratikno, Listyo Sigit Prabowo, hingga Dedi Mulyadi atau KDM disebut dalam percakapan mengenai dinamika dan reposisi elite politik.
Namun, kemungkinan tersebut masih sebatas hipotesis politik dan belum dapat dipastikan sebagai langkah nyata.
Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, mengatakan perpindahan elite politik di Indonesia tidak memiliki siklus yang tetap. Meski begitu, perubahan koalisi, perpindahan kader, dan reposisi tokoh sering mengikuti momentum elektoral serta pergeseran keseimbangan kekuasaan.
“Figur yang sebelumnya berada dalam satu lingkaran politik dapat menemukan relevansi baru di lingkaran lain ketika insentif politik dan konfigurasi kekuasaan berubah,” kata Nasarudin dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).
Menurut dia, perpindahan elite tidak selalu mencerminkan pembelotan ideologis. Dalam sistem politik yang relatif cair, langkah tersebut dapat menjadi bentuk adaptasi, negosiasi, atau upaya mencari kendaraan politik yang sesuai dengan kepentingan dan agenda masing-masing.
Karena itu, kemungkinan Listyo Sigit, KDM, maupun figur lain bergabung dengan PSI belum bisa dianggap sebagai keputusan politik yang pasti.
“Popularitas, kedekatan personal, dan kebutuhan organisasi tidak cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan politik,” tegasnya.
Nasarudin juga menilai gagasan rekonsiliasi Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu variabel dalam membaca dinamika politik tersebut.
Jika pengelolaan kekuasaan mengutamakan peredaman friksi dan perangkulan berbagai kelompok, perpindahan elite secara teoretis dapat berlangsung tanpa langsung memicu konflik terbuka.
Meski demikian, kompromi tetap memiliki batas. Setiap aktor membawa kepentingan masing-masing, sementara koalisi menghadapi persoalan pembagian pengaruh dan penentuan arah politik.
Bagi PSI, masuknya tokoh berpengaruh berpotensi memperluas jangkauan politik sekaligus meningkatkan daya tarik elektoral.
Namun, Nasarudin mengingatkan kehadiran figur populer tidak otomatis memperkuat organisasi. Konsolidasi kader, kesamaan visi, dan pembagian peran yang jelas tetap diperlukan agar kepentingan individual dapat disatukan dalam strategi kolektif.
