Intime – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. GMNI bahkan meminta Prabowo mempertimbangkan pencopotan Sjafrie dari jabatannya terkait pernyataannya soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPP GMNI Abdur Rauf Wattimury menilai pernyataan Sjafrie yang menyebut target karhutla padam bergantung pada masyarakat merupakan sikap tidak bertanggung jawab.
“Kami mengecam keras pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Menggantungkan penyelesaian bencana ekologis seperti Karhutla kepada masyarakat adalah sikap acuh tak acuh yang memperlihatkan kelalaian fatal. Negara dibekali anggaran, instrumen hukum, serta kekuatan armada, tetapi saat krisis terjadi, Menhan justru melempar beban tanggung jawab ke pundak rakyat,” kata Abdur Rauf dalam keterangan yang diterima, Senin (7/9).
Menurutnya, pejabat tinggi negara harus menunjukkan kepemimpinan yang solutif ketika terjadi bencana. Dia menilai pernyataan Sjafrie dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pernyataan tersebut membuktikan minimnya kepekaan dan efektivitas kepemimpinan dalam merespons krisis. Jika seorang pejabat tinggi negara tidak lagi mampu menunjukkan komitmen kepemimpinan yang solutif, maka tidak ada alasan bagi Presiden untuk membiarkannya bertahan di jajaran kabinet,” ujarnya.
GMNI menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, meminta Prabowo mengevaluasi kinerja Sjafrie secara menyeluruh dan mencopotnya apabila tidak menunjukkan pembenahan serta kinerja konkret dalam penanganan bencana.
Kedua, GMNI meminta pemerintah menegakkan hukum secara tegas dan transparan terhadap korporasi yang disebut terlibat dalam perusakan lingkungan dan karhutla.
Ketiga, GMNI mendorong konsolidasi kabinet dengan kepemimpinan yang dinilai lebih peka terhadap krisis dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
” K abinet Kerja Presiden Prabowo membutuhkan sosok pejabat yang siap memikul tanggung jawab dan menghadirkan solusi nyata di lapangan, bukan pejabat yang buang badan saat rakyat sedang mengecap dampak kabut asap dan kerusakan lingkungan,” pungkas Abdur Rauf.
Sebelumnya, Sjafrie menyebut penanganan karhutla membutuhkan gotong royong semua pihak. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (31/8/2026).
Sjafrie menjelaskan karhutla dan bencana alam masuk dalam target dinamis anggaran pertahanan. Menurutnya, dukungan untuk penanganan bencana dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Target kebakaran hutan itu tergantung rakyat Indonesia. Jadi kita harus bergotong royong mengatasi ini semuanya,” kata Sjafrie.
Ia juga menyebut pengusaha yang memiliki alat berat serta dukungan alutsista dan helikopter water bombing dapat membantu BNPB menangani karhutla.
