Intime – Kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (29/10), menuai kontroversi.
Polemik tersebut memunculkan kecaman hingga seruan boikot terhadap sejumlah kegiatan yang melibatkan Raffi.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai Raffi seharusnya lebih berhati-hati dalam menghadiri kegiatan karena statusnya sebagai pejabat pemerintah.
“Sebagai Utusan Khusus Presiden, seharusnya Raffi Ahmad sudah harus hati-hati ketika bersikap atau mengikuti kegiatan karena representasi kehadirannya melekat sebagai pejabat di pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Fernando, Minggu (1/11).
Kehadiran Raffi dalam deklarasi itu dipersoalkan karena kegiatan tersebut dianggap sebagai aksi tandingan terhadap gerakan mahasiswa dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Selain itu, muncul tudingan mengenai keterlibatan mahasiswa fiktif yang dibayar untuk menghadiri acara tersebut.
Fernando menilai, alasan Raffi yang menyebut kehadirannya hanya untuk memenuhi undangan belum tentu menjawab pertanyaan publik. Menurut dia, kegiatan tersebut terkesan dirancang untuk memberikan pembelaan terhadap pemerintah.
“Kalau Raffi Ahmad berdalih bahwa kehadirannya hanya sebatas undangan, sangat sulit dipercaya oleh masyarakat karena acara tersebut identik dengan kegiatan yang dirancang untuk membela pemerintah,” katanya.
Fernando juga menyoroti hubungan bisnis antara perusahaan sponsor kegiatan dan RANS Entertainment.
Ia menyebut adanya kerja sama jangka panjang berupa penempatan produk atau product placement serta kemitraan strategis yang berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai posisi Raffi dalam kegiatan tersebut.
Lebih jauh, Fernando meminta Presiden Prabowo Subianto memperhatikan kritik dan kekecewaan masyarakat.
Dia menilai polemik tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Berarti titik kemuakan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto sudah pada titik maksimal sehingga harus menjadi alarm untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Fernando juga meminta Prabowo menata kembali jajaran kabinet dan memastikan para pembantunya bekerja berdasarkan aspirasi masyarakat.
“Sebaiknya segera menyingkirkan anggota kabinet yang selalu memberikan laporan ABS (asal bapak senang),” kata Fernando.
