Oleh: Usni Hasanudin (Dosen Politik dan Kebijakan Publik FISIP UMJ)
Jakarta sedang memasuki babak sejarah baru. Seiring perpindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, Jakarta tidak kehilangan peran strategisnya. Sebaliknya, kota ini tengah bertransformasi menjadi Global City—pusat ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan, dan inovasi yang terhubung dengan jejaring kota-kota dunia.
Ambisi tersebut bukan tanpa dasar. Jakarta masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional, pusat aktivitas korporasi, sekaligus simpul utama arus modal dan jasa di Indonesia. Namun, di balik optimisme menuju kota global, terdapat satu isu fundamental yang belum memperoleh perhatian setara dengan pembangunan infrastruktur, investasi, maupun penataan ruang kota, yakni ketahanan energi.
Padahal, tidak ada kota global yang mampu bertahan dan bersaing tanpa sistem energi yang andal, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai risiko masa depan.
Dalam berbagai diskursus pembangunan, Jakarta sering dipotret melalui kemegahan gedung pencakar langit, ekspansi transportasi massal, serta tumbuhnya kawasan bisnis modern. Namun seluruh aktivitas tersebut hanya dapat berjalan jika ditopang oleh pasokan energi yang stabil. Ketika listrik padam, jaringan digital terganggu, pusat data berhenti beroperasi, dan aktivitas ekonomi lumpuh, maka wajah modern sebuah kota dapat berubah menjadi kerentanan yang nyata.
Secara kuantitatif, Jakarta merupakan pusat konsumsi energi terbesar di Indonesia. Dengan populasi sekitar 11,3 juta jiwa pada malam hari dan meningkat menjadi lebih dari 14 juta jiwa pada siang hari akibat mobilitas komuter dari wilayah aglomerasi, kebutuhan energi kota ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Beban puncak sistem kelistrikan Jakarta telah mencapai sekitar 5.500–6.000 MW, sementara konsumsi listrik tahunannya berada di atas 35.000 GWh.
Karakter konsumsi energi Jakarta juga mencerminkan wajah kota metropolitan modern. Sektor bangunan komersial, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, dan kawasan bisnis menyerap lebih dari separuh kebutuhan listrik kota. Bahkan satu gedung pencakar langit atau pusat perbelanjaan besar di kawasan Sudirman–Thamrin dapat mengonsumsi daya hingga puluhan megawatt, setara kebutuhan listrik beberapa kota kecil di Indonesia. Sebagian besar energi tersebut digunakan untuk sistem pendingin udara (Heating, Ventilation, and Air Conditioning/HVAC), yang menjadi komponen konsumsi energi terbesar dalam bangunan modern.
Ke depan, tantangan ini akan semakin kompleks dengan berkembangnya ekonomi digital. Kehadiran pusat data (data center), komputasi awan (cloud computing), kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan berbagai infrastruktur digital lainnya membutuhkan pasokan listrik yang besar, stabil, dan bebas gangguan selama 24 jam. Dalam banyak kasus, satu fasilitas pusat data dapat membutuhkan daya antara 20 hingga 80 MW dengan standar keandalan yang sangat tinggi.
Ironisnya, di tengah tingginya tingkat konsumsi energi, Jakarta hampir tidak memiliki kapasitas produksi energi yang memadai di dalam wilayahnya sendiri. Kota ini tidak memiliki sumber daya energi primer yang signifikan, tidak memiliki ruang yang cukup untuk pembangunan pembangkit listrik skala besar, dan sangat bergantung pada pasokan energi dari luar wilayah administrasinya.
Sebagian besar kebutuhan listrik Jakarta dipasok melalui sistem interkoneksi Jawa-Bali yang ditopang pembangkit berbasis batu bara, gas, dan sumber energi lain yang berada di Banten, Jawa Barat, maupun wilayah lain di Pulau Jawa.
Di sinilah muncul paradoks Jakarta. Kota ini merupakan pusat konsumsi energi terbesar nasional, tetapi hampir seluruh pasokan energinya bergantung pada daerah lain. Dalam kondisi normal, ketergantungan tersebut mungkin tidak menimbulkan persoalan. Namun dalam perspektif ketahanan kota (urban resilience), situasi tersebut menyimpan risiko yang tidak kecil.
Gangguan transmisi, kenaikan harga energi, tekanan kebijakan karbon global, bencana alam, hingga ancaman serangan siber terhadap infrastruktur energi dapat secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi Jakarta.
Pengalaman kota-kota global menunjukkan bahwa ketergantungan energi tidak pernah dibiarkan tanpa mitigasi. Tokyo, misalnya, tetap bergantung pada pasokan energi dari luar wilayah metropolitan, tetapi secara agresif mengembangkan energi surya perkotaan, sistem efisiensi bangunan, dan kebijakan pengurangan emisi berbasis pasar melalui mekanisme cap-and-trade. Pemerintah Metropolitan Tokyo memahami bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga diversifikasi sumber energi dan pengelolaan permintaan secara cerdas.
Hal serupa dilakukan New York melalui pengembangan konsep Distributed Energy Resources (DER). Melalui pendekatan ini, bangunan, kawasan bisnis, dan fasilitas publik memiliki sumber energi cadangan sendiri melalui sistem penyimpanan energi, pembangkit lokal, dan teknologi microgrid. Ketika terjadi cuaca ekstrem atau keadaan darurat, ketergantungan terhadap jaringan utama dapat dikurangi secara signifikan.
Pelajaran penting dari kedua kota tersebut adalah bahwa kota global tidak sekadar membeli energi dari luar wilayahnya. Mereka secara aktif membangun kapasitas energi lokal, meningkatkan efisiensi konsumsi, dan memperkuat fleksibilitas sistem energi. Ketahanan energi diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan kota, bukan sekadar urusan teknis sektor kelistrikan.
Jakarta menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Jika ingin menjadi kota global yang kompetitif, Jakarta tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik dan menarik investasi. Kota ini juga harus membangun ekosistem energi yang mampu menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi tuntutan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Tantangan tersebut semakin relevan di tengah perubahan lanskap ekonomi global. Investor internasional, lembaga keuangan, dan perusahaan multinasional kini semakin memperhatikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi. Ketersediaan energi bersih dan rendah karbon menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan lokasi investasi, terutama untuk sektor teknologi, manufaktur modern, dan ekonomi digital.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan pengurangan emisi dan pembangunan rendah karbon. Namun, besarnya kebutuhan investasi transisi energi membuat pendekatan yang sepenuhnya mengandalkan APBD menjadi tidak memadai. Di tengah kebutuhan pembiayaan untuk pengendalian banjir, transportasi publik, perumahan, dan perlindungan sosial, ruang fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan.
Karena itu, gagasan pembentukan BUMD Energi menjadi relevan dan strategis. Kehadiran BUMD Energi bukan sekadar menambah portofolio perusahaan daerah, melainkan menciptakan instrumen kelembagaan yang mampu menjembatani kebutuhan investasi energi dengan berbagai sumber pembiayaan alternatif.
Melalui model bisnis yang fleksibel, BUMD Energi dapat mengakses pendanaan hijau (green financing), menerbitkan obligasi hijau (green bonds), membangun kemitraan dengan sektor swasta, serta memanfaatkan berbagai skema pendanaan transisi energi yang tersedia di tingkat nasional maupun internasional.
Lebih jauh, BUMD Energi dapat berperan sebagai agregator sekaligus akselerator transisi energi perkotaan. Melalui skema Energy Service Company (ESCO), misalnya, BUMD dapat membiayai pemasangan PLTS atap pada gedung komersial, kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas publik tanpa membebani investasi awal pemilik bangunan. Investasi tersebut kemudian dikembalikan melalui penghematan energi yang dihasilkan selama masa operasional. Model seperti ini telah diterapkan di berbagai kota dunia sebagai instrumen percepatan transisi energi yang efektif dan berkelanjutan.
Menjelang usia Jakarta ke-500 pada 2027, arah pembangunan kota tidak lagi cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk, tingginya gedung yang dibangun, atau modernitas infrastruktur yang ditampilkan. Ukuran sesungguhnya adalah kemampuan Jakarta membangun fondasi yang menopang keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang.
Dalam konteks tersebut, ketahanan energi harus ditempatkan sebagai isu strategis yang setara dengan pengendalian banjir, transportasi publik, dan peningkatan daya saing ekonomi.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat Jakarta karena jumlah gedung pencakar langitnya, melainkan karena kemampuannya menjawab tantangan zaman. Kota global bukanlah kota yang paling terang lampunya, melainkan kota yang paling siap menghadapi masa depan.
Jika Jakarta ingin berdiri sejajar dengan kota-kota dunia seperti Tokyo, New York City, London, dan Seoul, maka investasi terbesar yang harus dilakukan hari ini bukan hanya pada beton, baja, dan infrastruktur fisik, melainkan pada sistem energi yang tangguh, mandiri, dan rendah karbon.
Tanpa keberanian membangun fondasi tersebut, ambisi Global City berisiko menjadi sekadar slogan pembangunan. Namun dengan ketahanan energi yang kuat sebagai pijakan, Jakarta tidak hanya akan mempertahankan posisinya sebagai pusat ekonomi nasional, tetapi juga menjelma menjadi metropolitan berkelanjutan yang diperhitungkan dalam percaturan global abad ke-21.
