Oleh: Usni Hasanudi, MN KAHMI-Kaprodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ
Dua hari mengikuti rangkaian Simposium Nasional KAHMI dengan tema _KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa_ menghadirkan satu kesadaran penting bahwa tantangan terbesar bangsa ini bukan lagi sekadar bagaimana membangun pertumbuhan, tetapi bagaimana memastikan Indonesia memiliki kemampuan untuk menentukan arah masa depannya sendiri.
Di tengah perubahan dunia yang berlangsung begitu cepat, kedaulatan menjadi isu yang semakin penting. Persaingan global, perubahan geopolitik, krisis energi, ketahanan pangan, perkembangan teknologi, hingga kompetisi ekonomi antarnegara menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki sumber daya besar. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu mengelola kekayaannya sendiri, menguasai ilmu pengetahuan, membangun industri, memperkuat institusi, dan memastikan seluruh pembangunan bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Pesan utama yang terasa kuat dalam simposium ini adalah bahwa kedaulatan tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Kedaulatan harus hadir dalam bentuk nyata melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia di tengah dunia yang semakin kompetitif.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar. Sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, posisi geografis strategis, serta bonus demografi menjadi kekuatan yang tidak dimiliki semua negara. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis menjadikan sebuah bangsa berdaulat. Tanpa kemampuan menguasai teknologi, inovasi, industri, dan tata kelola yang baik, sumber daya hanya akan menjadi potensi yang belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi rakyat.
Karena itu, pembicaraan mengenai kedaulatan energi dan sumber daya alam harus melampaui persoalan ketersediaan cadangan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana Indonesia mampu menguasai seluruh rantai nilai, mulai dari penguasaan teknologi, pengolahan industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Negara tidak boleh hanya menjadi tempat mengambil bahan mentah, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh pihak lain. Kekayaan alam harus menjadi fondasi bagi pembangunan industri nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Hal yang sama berlaku pada sektor pangan. Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi rentan terhadap perubahan pasar global. Pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi bagian dari ketahanan nasional. Negara harus memastikan petani dan nelayan menjadi bagian utama dari strategi pembangunan, bukan sekadar penerima program.
Kedaulatan pangan berarti negara hadir untuk membangun ekosistem yang kuat, produksi yang berkelanjutan, teknologi pertanian yang maju, distribusi yang adil, serta kebijakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat yang bekerja di sektor pangan.
Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, isu paling mendasar sebenarnya adalah kualitas manusia. Bonus demografi hanya akan menjadi peluang apabila Indonesia mampu melahirkan generasi yang unggul, kreatif, produktif, dan mampu menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi.
Bangsa yang besar tidak dibangun hanya oleh jumlah penduduk, tetapi oleh kualitas manusianya. Karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai strategi kedaulatan nasional. Pendidikan tidak boleh berhenti pada penciptaan tenaga kerja, tetapi harus mampu melahirkan ilmuwan, inovator, entrepreneur, pemimpin, dan pencipta teknologi.
Indonesia harus bergerak dari bangsa pengguna menjadi bangsa pencipta. Dari pasar menjadi produsen. Dari konsumen teknologi menjadi negara yang mampu menghasilkan inovasi sendiri.
Namun, seluruh agenda kedaulatan tersebut tidak akan berjalan tanpa dukungan institusi politik dan hukum yang kuat. Kedaulatan ekonomi membutuhkan tata kelola negara yang efektif. Demokrasi membutuhkan kualitas kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan kepentingan nasional. Hukum harus menjadi instrumen keadilan dan kepastian, bukan sekadar aturan administratif.
Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperkuat institusi akan menghasilkan ketimpangan. Sebaliknya, pembangunan yang ditopang oleh hukum yang kuat, demokrasi yang sehat, dan pemerintahan yang efektif akan menciptakan kemajuan yang lebih berkelanjutan.
Dalam konteks inilah peran KAHMI menjadi penting. Sebagai organisasi yang lahir dari tradisi intelektual Himpunan Mahasiswa Islam, KAHMI memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjadi ruang silaturahmi alumni, tetapi menjadi kekuatan pemikiran yang mampu memberikan arah bagi bangsa.
KAHMI harus mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintah. Menjadi mitra berarti ikut memberikan gagasan dan solusi untuk memperkuat kebijakan nasional. Menjadi kritis berarti memiliki keberanian memberikan masukan ketika terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.
Sikap kritis tidak harus selalu berada di luar pemerintahan. Kritik yang konstruktif justru lahir dari kepedulian untuk memastikan negara berjalan sesuai dengan cita-cita konstitusi.
Karena itu, tantangan terbesar setelah simposium ini adalah bagaimana menjadikan gagasan yang telah dibahas tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi. Bangsa ini memiliki banyak forum diskusi, tetapi sering kali lemah dalam memastikan kesinambungan antara gagasan dan implementasi.
KAHMI perlu mendorong sebuah ekosistem baru. Kajian menghasilkan data, data melahirkan rekomendasi, rekomendasi diterjemahkan menjadi kebijakan, kebijakan dilaksanakan, dan pelaksanaan terus dievaluasi. Tanpa mekanisme tersebut, gagasan besar hanya akan menjadi catatan sejarah.
Simposium Nasional KAHMI harus menjadi titik awal untuk membangun gerakan kebijakan. Sebab tantangan bangsa ke depan tidak dapat dijawab hanya dengan retorika, tetapi membutuhkan kerja intelektual, keberanian moral, dan konsistensi perjuangan.
Pada akhirnya, makna kedaulatan bangsa bukan hanya tentang kemampuan negara berdiri di antara bangsa-bangsa lain, tetapi tentang kemampuan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.
Kedaulatan energi harus menghadirkan energi yang terjangkau dan mandiri. Kedaulatan pangan harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan.
Kedaulatan manusia harus melahirkan generasi unggul. Kedaulatan ekonomi harus memperkuat industri nasional.
Dan kedaulatan politik dan hukum harus menghadirkan negara yang adil dan dipercaya masyarakat.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa besar kekuatannya di mata dunia, tetapi seberapa besar manfaat kemajuan itu dirasakan oleh rakyatnya.
Dua hari Simposium Nasional KAHMI telah memberikan satu pesan penting, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Namun, kedaulatan hanya akan terwujud apabila gagasan besar diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
KAHMI telah menghadirkan gagasan. Kini saatnya gagasan itu menjadi gerakan. Karena bangsa besar bukan hanya bangsa yang memiliki cita-cita besar, tetapi bangsa yang mampu mengubah cita-cita menjadi kenyataan.
