Intime – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan tidak akan melanjutkan rencana impor armada kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.
Kepastian tersebut ditegaskan oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin usai melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/11).
Bobby menegaskan bahwa seluruh armada KRL yang akan didatangkan guna memenuhi kebutuhan layanan transportasi massal masyarakat harus dalam kondisi baru dari pabrikan.
“Enggak ada. Kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru,” ujar Bobby di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/11)
Guna merealisasikan pengadaan armada KRL baru tersebut, KAI akan menggandeng BUMN manufaktur PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen BUMN dalam mendukung penguatan industri manufaktur dalam negeri. Bobby menambahkan, manakala pengadaan KRL melibatkan produsen luar negeri, pihak asing wajib bermitra dengan industri domestik.
“Salah satunya nanti sebagian ke INKA, ya. Wajib mendukung industri dalam negeri. Luar negeri harus kerja sama sama dalam negeri,” kata Bobby menjelaskan mekanisme kerja sama tersebut.
Menurut penghitungan KAI, terdapat delapan rangkaian KRL yang menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dihadirkan. Secara keseluruhan, total pengadaan yang telah disiapkan KAI mencapai 23 trainset baru.
Bobby menargetkan seluruh proses pengadaan armada baru ini dapat direalisasikan dengan cepat dalam rentang waktu dua hingga tiga tahun mendatang.
“Kita akan tercepat dua sampai tiga tahun. 23 trainset baru. Oke?” tutur Bobby menegaskan target waktu penyelesaian pengadaan.
Sikap tegas ini membatalkan wacana yang sempat diutarakan Bobby pada September 2026 lalu. Kala itu, KAI mempertimbangkan opsi mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang sebagai opsi transisi mendesak.
Rencana awal tersebut mencakup pengadaan tujuh trainset SF-12 dan 16 trainset SF-8 untuk menggantikan unit KRL operasional yang telah berusia lebih dari 40 tahun sembari menantikan kapasitas produksi industri nasional siap.
