Kapolri Diminta Evaluasi Kapolda Metro Jaya Buntut Polemik Deklarasi Sumpah Pemuda

Intime – Ketua Umum DPP Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengevaluasi Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto.

Permintaan itu disampaikan menyusul polemik deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (29/10).

Adi menilai kontroversi acara yang melibatkan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad dan sejumlah peserta yang dipersoalkan status kemahasiswaannya harus menjadi perhatian serius Polri.

Menurutnya, permintaan maaf Polda Metro Jaya tidak boleh menjadi akhir dari penyelesaian persoalan. Dia meminta adanya evaluasi menyeluruh untuk mengungkap bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung hingga memicu kontroversi.

“Momentum Sumpah Pemuda seharusnya menjadi ruang untuk menghormati sejarah perjuangan pemuda Indonesia, bukan justru memunculkan polemik mengenai identitas peserta dan keterlibatan institusi kepolisian,” kata Adi dalam keterangan resmi, Minggu (1/11).

Adi mengatakan, jika memang terdapat kekeliruan dalam proses penyelenggaraan atau pelibatan pihak tertentu, harus ada penjelasan terbuka. Dia juga meminta pihak yang bertanggung jawab memberikan pertanggungjawaban secara jelas.

“Ini menyangkut nama baik institusi Polri. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa pesan persatuan justru menimbulkan persepsi negatif dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian,” ujarnya.

Adi menegaskan, Kapolri perlu memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Evaluasi terhadap jajaran Polda Metro Jaya dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“BaraNusa meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Metro Jaya. Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas polemik ini, bagaimana prosesnya, dan apa langkah perbaikannya,” lanjut Adi.

Lebih jauh, dia mengingatkan Polri agar menjaga profesionalitas, netralitas, dan kepercayaan publik. Setiap kegiatan yang melibatkan institusi kepolisian harus dipersiapkan secara cermat dan transparan.

“Jangan sampai marwah institusi kepolisian dipertaruhkan akibat kegiatan yang tidak dipersiapkan dengan baik. Polri harus hadir sebagai pengayom masyarakat, bukan menjadi bagian dari polemik yang justru merugikan citra institusi,” pungkas Adi.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indonesia Terkini