Intime – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Menurutnya, pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus diikuti langkah konkret dalam penanganan berbagai perkara.
Amir secara khusus menyoroti laporan dan dugaan pelanggaran hukum yang selama ini dikaitkan dengan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Menunggu ketegasan Suyudi Ario Seto atas segala dugaan pelanggaran hukum serta penyalahgunaan wewenang yang selama ini dikaitkan dengan mantan Presiden Jokowi,” kata Amir, Senin (5/10).
Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Suyudi menggantikan Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian ditugaskan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Amir mengatakan, penegakan hukum harus berlaku kepada siapa pun jika ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup. Dia menilai jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus dalam proses hukum.
“Rakyat mendukung penuh jika Kapolri memeriksa Jokowi sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.
Menurut Amir, perubahan kepemimpinan Polri tidak semata-mata berkaitan dengan struktur organisasi, rotasi personel, atau pergantian jabatan. Dari perspektif intelijen dan geopolitik, dia menilai perubahan tersebut juga berkaitan dengan konsolidasi institusi dan kepercayaan publik.
Dia mengatakan stabilitas nasional tidak hanya dibangun melalui pendekatan keamanan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.
Karena itu, Amir meminta laporan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat ataupun mantan pejabat diproses berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat memunculkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ini yang harus dihindari oleh kepemimpinan Polri yang baru,” katanya.
Amir menambahkan, kepemimpinan Suyudi akan dinilai publik dari bagaimana Polri menangani setiap laporan secara profesional.
“Kapolri baru harus menunjukkan bahwa Polri merupakan institusi penegak hukum, bukan alat untuk melindungi kepentingan kelompok atau individu tertentu,” pungkasnya.
