Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Setyo mengungkapkan pagu indikatif yang diterima KPK pada 2027 sebesar Rp1,23 triliun. Angka itu turun Rp 349 miliar atau sekitar 22 persen dibandingkan anggaran tahun 2026.
“Ada penurunan sebesar Rp 349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp 1,23 triliun,” kata Setyo.
Menurut Setyo, anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk dukungan manajemen, kegiatan pencegahan dan penindakan korupsi, belanja pegawai, serta belanja barang. Karena itu, KPK mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 762,30 miliar.
“Kami usulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp 762,30 miliar,” ujarnya.
Usulan itu mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Dia menyarankan KPK meminta tambahan anggaran yang jauh lebih besar.
“Tapi saran saya Pak, Pak Presiden sudah ngomong. Ajuin Rp 5 triliun, Pak. Tanggung Pak,” kata Sahroni.
Sahroni bahkan berkelakar akan memutar kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto apabila usulan tersebut tidak dikabulkan.
“Nanti kalau Pak Presiden enggak kasih, videonya kita buka terus, supaya Pak Presiden kasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya,” ujarnya.
Meski demikian, Setyo menegaskan KPK tidak ingin mengajukan anggaran di luar kebutuhan yang sebenarnya.
“Kami juga tidak mau mengada-ada, tidak mau terlalu membesarkan. Tinggal nanti minta dukungan untuk kelancaran pada saat di Banggar,” tegas Setyo.
Ia mengatakan proses pengajuan tambahan anggaran tersebut juga telah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
