Intime – Kondisi fiskal pemerintah daerah menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ratusan pemerintah daerah mengalami tekanan anggaran yang serius. Akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), banyak daerah diperkirakan kesulitan membiayai belanja wajib, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan operasional pemerintahan hingga akhir tahun.
Purbaya mengatakan pemerintah saat ini tengah memetakan daerah-daerah yang membutuhkan tambahan anggaran agar pelayanan publik tetap berjalan.
“Sejak ada pemotongan transfer ke daerah TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive atau uangnya kurang untuk bayar gaji atau minimum activity,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Kamis (30/7).
Menurutnya, hasil pemetaan sementara menunjukkan sekitar 490 pemerintah daerah berpotensi membutuhkan tambahan dana dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlangsungan operasional dan memastikan pembayaran gaji ASN.
“Jadi saya monitor setiap daerah di seluruh Indonesia, mana yang kira-kira kurang dan kita hitung. Mungkin hampir seluruhnya, 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana,” katanya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan tambahan anggaran tersebut belum bisa langsung disalurkan. Kementerian Keuangan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema penyalurannya.
“Tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengakui telah melaporkan kondisi kas sejumlah pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan. Menurut Tito, minimnya alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN 2026 membuat banyak daerah menghadapi tekanan fiskal, terutama untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki pilihan untuk merumahkan pegawai ataupun menunda pembayaran gaji.
“Ada beberapa daerah yang paling urgen adalah masalah belanja pegawai. Saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawai,” kata Tito.
Pernyataan kedua menteri tersebut menjadi sinyal bahwa tekanan fiskal di daerah semakin nyata. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat membuat banyak daerah rentan ketika terjadi penyesuaian anggaran. Kondisi ini juga memunculkan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.
