Intime – Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat tidak memasukkan skema pembiayaan obligasi daerah dalam penyusunan APBD 2027. Sebagai gantinya, Pemprov DKI menyiapkan dua alternatif pembiayaan, yakni memanfaatkan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) dan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Rencana penerbitan obligasi daerah ditinggalkan karena hingga kini belum mendapat persetujuan pemerintah pusat. Sementara itu, Jakarta membutuhkan tambahan sumber pembiayaan di tengah pemangkasan DBH.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa terus menunggu kepastian persetujuan obligasi daerah. Penyusunan anggaran tahun depan harus segera dirampungkan sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah alternatif.
“Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan. Tentunya tidak bisa kami harus menunggu terlalu lama dan harus ada jalan keluar,” kata Pramono di Jakarta Barat, Selasa (3/11).
Pramono menyebut Pemprov DKI dan DPRD telah menyepakati dua sumber pembiayaan pengganti. Pertama, menggunakan penerimaan kurang bayar DBH. Kedua, mengajukan pinjaman kepada PT SMI, perusahaan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah.
Dia berharap pinjaman dari PT SMI bisa diperoleh dengan bunga yang rendah agar tidak terlalu membebani anggaran daerah.
“Maka kami sudah memutuskan kesimpulan atau keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali,” ujarnya.
Meski tidak menggunakan obligasi daerah dalam APBD 2027, Pramono memastikan perubahan skema pembiayaan tidak akan mengubah arah pembangunan Jakarta.
“Tapi intinya bahwa yang paling penting pembangunan di Jakarta tidak akan mengalami perubahan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan pihaknya mendukung langkah Pemprov DKI mencari sumber pembiayaan alternatif. Menurutnya, kebutuhan warga dan pembangunan ibu kota harus tetap berjalan meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
“Prinsipnya DPRD DKI terus mendukung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik itu dari kita mengikuti juga pemerintah pusat, baik itu dari PT SMI, (kurang bayar) DBH, dan sebagainya,” kata Ima.
Ima menegaskan, DPRD ingin memastikan program pembangunan dan aspirasi masyarakat tidak terhambat akibat perubahan skema pembiayaan.
“Karena jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan pembangunan Jakarta khususnya terhenti karena satu dan lain hal,” tutupnya.
