Intime – Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan seluruh penguatan infrastruktur dan regulasi perdagangan karbon nasional bertujuan menjadikan potensi ekonomi hijau Indonesia sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat.
Menurut Friderica, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama di pasar karbon global berkat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
“Harapan kita Indonesia bisa menjadi leader di pasar karbon dunia, dan pada akhirnya semakin menyejahterakan masyarakat,” ujar Friderica usai peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, SRUK akan berfungsi sebagai pasar primer (primary market) yang menjadi fondasi perdagangan karbon nasional sebelum terhubung dengan pasar sekunder di Bursa Karbon Indonesia.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap aliran investasi hijau dari dalam maupun luar negeri semakin meningkat dan dapat mendukung berbagai program lingkungan berbasis masyarakat.
Mengacu pada paparan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, implementasi instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berpotensi menarik investasi hijau hingga 5,8 miliar dolar AS serta menekan emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta ton setara CO₂.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pasar karbon, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2024 yang diselaraskan dengan kebijakan nasional mengenai Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca.
Friderica menegaskan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan untuk memperluas pembiayaan berbagai proyek dekarbonisasi di Indonesia.
“POJK Nomor 10 Tahun 2024 menjadi bentuk dukungan kami agar sektor jasa keuangan semakin mantap mendukung keberhasilan program perdagangan karbon nasional,” kata Friderica.
