Intime – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jakarta Barat. Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut merupakan pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Agus menilai langkah yang dilakukan KPK bisa menjadi momentum bagi jajarannya untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
“Baguslah, sekalian kita bisa berbenah ya,” kata Agus saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (3/6).
Meski demikian, Agus menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia meminta semua pihak menunggu informasi resmi yang akan disampaikan lembaga antirasuah tersebut.
“Proses hukum kita hormati, tunggu saja rilis dari KPK,” tambahnya.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di wilayah Jakarta Barat pada Rabu. Informasi mengenai operasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
“Benar (OTT) di wilayah Jakarta Barat, (pejabat) Imigrasi,” kata Fitroh saat dikonfirmasi.
Namun hingga kini KPK belum mengungkap detail perkara yang sedang ditangani. Lembaga antirasuah itu juga belum membeberkan jumlah pihak yang diamankan maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi tersebut.
Para pihak yang terjaring OTT telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
OTT ini menjadi perhatian publik karena menyasar salah satu instansi pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kasus tersebut juga memunculkan dorongan agar pengawasan internal di lingkungan keimigrasian semakin diperkuat.
Agus menilai proses hukum yang tengah berlangsung perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan integritas aparatur di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sementara itu, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Publik kini menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait hasil OTT, termasuk status hukum para terperiksa serta dugaan kasus yang sedang diselidiki.
