Intime – PDI Perjuangan membantah tudingan yang mengaitkan partai tersebut dengan aksi mahasiswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Politikus PDIP Guntur Romli menyebut tuduhan dari Aliansi BEM Bersatu sebagai fitnah yang tidak berdasar.
“Kami memandang perlu meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang dibangun melalui metode cocokologi yang sangat dipaksakan,” kata Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (17/6).
Guntur menilai tudingan keterlibatan PDIP dalam aksi demonstrasi mahasiswa sangat dipaksakan. Menurut dia, rangkaian hubungan yang dipaparkan BEM Bersatu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan partai.
BEM Bersatu sebelumnya menyoroti kedekatan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dengan sejumlah tokoh politik dan purnawirawan TNI. Mereka menyebut mobil Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang dikaitkan dengan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso dan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.
Namun, Guntur menegaskan Siti Nuraeni maupun Setyo Sularso bukan kader maupun pengurus PDIP.
Ia menegaskan PDIP tidak mendanai maupun memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa terkait penolakan program MBG.
“Tuduhan murahan dari BEM Bersatu yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa ditunggangi partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan BEM Bersatu Rahmat Djimbula mengatakan pihaknya mencermati sejumlah hubungan yang dimiliki Tiyo Ardianto dengan tokoh-tokoh tertentu.
Selain penggunaan kendaraan yang dikaitkan dengan keluarga purnawirawan TNI, Rahmat juga menyinggung kehadiran Andi Widjajanto di tengah massa aksi serta agenda diskusi yang akan dihadiri Tiyo bersama Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa.
Menurut Rahmat, hal tersebut menjadi dasar pihaknya menilai terdapat jejaring politik tertentu yang patut dicermati.
Meski demikian, BEM Bersatu menegaskan pihaknya menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis.
“Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat.
